Jakarta (buseronline.com) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai upaya perlindungan bagi kaum buruh sekaligus menciptakan iklim industri yang lebih kondusif di Indonesia.
Acara peresmian berlangsung di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuene, Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea, Direktur ILO Jakarta Simrin Singh, serta Komisioner Ombudsman Johanes Widijantoro.
Kapolri menjelaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan menjadi wadah penyelesaian sengketa tenaga kerja yang lebih cepat dan efektif.
“Yang kita harapkan tentunya desk ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja antara perusahaan dan pekerja. Prosesnya mulai dari laporan, gelar perkara, mediasi, hingga, jika diperlukan, penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” ujar Kapolri dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Kapolri menambahkan bahwa desk ini juga akan menjadi saluran bagi buruh untuk menyampaikan keluhan, sekaligus menjaga stabilitas industri dan meningkatkan daya saing nasional.
“Kita harapkan dengan adanya desk ini, buruh dan tenaga kerja bisa terlindungi. Harapan kita, dengan dukungan industri yang baik, Indonesia memiliki daya saing untuk bersaing dengan industri luar negeri. Selain itu, kualitas produksi juga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” jelasnya.
Peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, serikat pekerja, serta organisasi internasional. Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menilai langkah ini sebagai solusi konkret dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Senada dengan itu, Direktur ILO Jakarta Simrin Singh menilai desk ini sebagai terobosan yang dapat membantu pekerja mendapatkan perlindungan yang lebih baik sekaligus memastikan industri tetap berjalan dengan stabil.
Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan mampu menjadi mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang lebih cepat, efektif, dan adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. (R)
