Sintang (buseronline.com) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pemerataan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat, untuk berdialog langsung dengan kepala sekolah serta pemangku kepentingan pendidikan setempat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Wamendikdasmen menekankan pentingnya kehadiran pejabat di lapangan guna memahami langsung tantangan yang dihadapi para tenaga pendidik.
“Kami ingin mendengar langsung suara para guru dan tenaga pendidikan di daerah 3T seperti Sintang, karena pemerataan pendidikan harus diwujudkan dengan kerja sama antara pusat dan daerah,” ujar Fajar.
Sejumlah persoalan yang diangkat dalam diskusi ini mencakup kesejahteraan guru, infrastruktur pendidikan, serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah.
Wamendikdasmen menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Pemerataan pendidikan hanya bisa terwujud dengan komitmen bersama dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya.
Wakil Bupati Sintang, Melkianus, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Menurutnya, luasnya wilayah Sintang yang mencakup banyak daerah terpencil menjadi tantangan besar dalam penyediaan akses pendidikan yang layak.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Wamen yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan di daerah terpencil seperti Sintang,” ujar Melkianus.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, yang menyoroti tantangan geografis sebagai salah satu kendala utama dalam pemerataan pendidikan.
“Kami berharap sinergi yang terjalin ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan guru,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Fajar juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan melalui dana transfer ke daerah, sehingga peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran sangat krusial.
“Kami hanya mengelola sekitar 4% dari total anggaran pendidikan dalam APBN, selebihnya merupakan tanggung jawab daerah. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk memiliki komitmen yang kuat dalam penggunaan anggaran,” tegasnya.
Fajar juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui program bertahap dan berkelanjutan.
“Presiden telah menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah prioritas, dan berbagai program telah disiapkan untuk mendukung mereka secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemerataan pendidikan, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. (R)
