Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Pertemuan ini membahas progres pembangunan IKN, khususnya infrastruktur legislatif dan yudikatif.
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Menurutnya, tantangan utama dalam pembangunan adalah keterbatasan anggaran dan agenda nasional yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan.
“Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional,” ujar Menko Agus dalam keterangannya kepada media.
Menko Agus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menitikberatkan swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Namun, hal tersebut tidak berarti infrastruktur diabaikan, melainkan dilakukan penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 T untuk pembangunan IKN pada periode 2025–2029. Anggaran ini akan digunakan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp48,8 T dari 2025 hingga 2029,” jelas Menko Agus.
Ia menambahkan bahwa tim penguatan desain dasar (basic design) yang bekerja sama dengan Kementerian PU juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini fokus dialihkan ke pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Menko Agus menyampaikan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN membutuhkan beberapa penyesuaian sebelum dapat dimulai.
“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa progres pembangunan akan terus dipantau dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo dalam kesempatan pertama.
“Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tutupnya. (R3)
