Jakarta (buseronline.com) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Instruksi ini disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa perbaikan skema subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sistem yang ada saat ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Menurutnya, subsidi LPG yang mencapai Rp87 T per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga semurah mungkin. Tapi kenyataannya, ada yang membeli LPG hingga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi. Dengan perubahan ini, harga LPG dapat lebih terkontrol menggunakan teknologi informasi.
“Dengan menjadi subpangkalan, mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan pangkalan utama. Harga bisa dikontrol dengan sistem IT,” jelas Bahlil.
Terkait kritik mengenai kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Bahlil memastikan pemerintah terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Ia juga menegaskan bahwa subpangkalan tidak akan dikenakan biaya tambahan dalam proses perubahan ini.
“Kami menyadari bahwa ini kebijakan baru, pasti ada penyesuaian. Tapi ini perlu dilakukan agar uang negara yang disubsidikan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan agar reformasi ini tidak menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG.
Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
“Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan subsidi tepat sasaran, tata kelolanya baik, dan rakyat tetap mudah mendapatkan LPG,” tegas Bahlil.
Sementara itu, pemerintah juga sedang mengkaji reformasi menyeluruh terhadap subsidi energi, termasuk kemungkinan mengalihkan subsidi menjadi bantuan tunai langsung.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp200 T melalui penyaluran yang lebih tepat. Namun, untuk subsidi LPG, kebijakan saat ini masih akan terus dievaluasi sambil menunggu hasil kajian lebih lanjut. (R)
