Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan analisis dan rekomendasi mengenai dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada langkah-langkah strategis yang perlu diambil Indonesia dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ekonomi AS.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan tarif dan imigrasi yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.
“Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump, terutama terkait dengan tarif dan imigrasi, serta dampaknya terhadap ekonomi kita, baik positif maupun negatif, menjadi fokus utama yang kita bahas,” ujar Septian kepada media usai pertemuan.
Sementara itu, anggota DEN lainnya, Muhammad Chatib Basri, menekankan bahwa masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi AS, terutama karena beberapa posisi kabinet dalam pemerintahan Trump yang belum terisi.
Salah satu risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia adalah kebijakan deportasi pekerja ilegal di AS, yang berpotensi memicu inflasi dan kenaikan suku bunga.
“Jika inflasi di Amerika naik, maka The Fed mungkin tidak akan mudah menurunkan suku bunga, bahkan ada kemungkinan untuk meningkatkannya. Dampak pertama bagi Indonesia adalah suku bunga AS yang relatif tinggi dan penguatan dolar AS, yang tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi global,” jelas Chatib Basri.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.
“Yang penting dilakukan dan mendapat dukungan dari Presiden adalah reformasi struktural, termasuk penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi GovTech. Digitalisasi dapat mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat proses administrasi,” terang Chatib Basri.
Selain risiko yang harus diantisipasi, DEN juga menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif Amerika terhadap China.
Dengan tarif impor sebesar 10 persen yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang relokasi ini. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki iklim investasi, menjaga konsistensi kebijakan, serta memberikan kepastian usaha agar investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Chatib Basri.
Namun demikian, DEN menegaskan bahwa agar dapat memanfaatkan momentum ini, Indonesia harus terus melakukan reformasi kebijakan dan memperkuat stabilitas ekonomi.
“Kepastian kebijakan dan reformasi birokrasi menjadi faktor utama untuk menarik lebih banyak investasi asing. Tanpa itu, Indonesia belum bisa mendapatkan manfaat optimal dari perubahan kebijakan global ini,” tutup Chatib Basri. (R3)