Jakarta (Buseronline.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa.
Ia menekankan bahwa APBN harus tetap dikelola dengan baik agar sehat dan berkelanjutan.
Menurut Menkeu, ada tiga cara utama agar APBN bisa lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan penerimaan negara, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan inovatif.
Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi perpajakan, salah satunya dengan investasi dalam sistem digital seperti Coretax dan CEISA.
Menkeu mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi sistem ini, namun pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkannya guna menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan efisien.
“Kami sedang membangun sistem pajak yang lebih modern dengan Coretax, yang menangani lebih dari 8 miliar transaksi. Tantangannya besar, tetapi kami terus memperbaikinya agar pemungutan pajak lebih andal dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menekan kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak.
Integrasi data antara pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi fokus utama guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.
Dalam hal belanja negara, pemerintah saat ini tengah mengupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Menkeu menyebut bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih baik, bersih, dan terarah demi melayani kebutuhan rakyat.
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif melalui kemitraan publik-swasta dan optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN).
Menkeu menambahkan bahwa Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata.
“Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapainya, kita tidak bisa hanya mengandalkan beberapa instrumen saja. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama, didukung oleh kebijakan yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis bahwa APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. (R)