Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program prioritas pendidikan tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Beberapa program utama yang tetap berlanjut meliputi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta pemberian tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik dan kelangsungan pendidikan.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu.
“Langkah efisiensi ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen menyesuaikan anggaran dari Rp33,5 T menjadi Rp26,27 T, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
Meski ada pengurangan anggaran, program utama seperti gaji dan tunjangan pegawai, pendidikan profesi guru (PPG), serta revitalisasi sekolah tetap menjadi prioritas.
Mendikdasmen menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat layanan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah.
Beberapa program prioritas yang tetap dijalankan meliputi:
– Peningkatan pendidikan vokasi untuk mencetak lulusan siap kerja.
– Pelestarian bahasa daerah melalui program perlindungan dan pengembangan bahasa.
– Akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan.
– Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.
Pemerintah juga tetap berkomitmen pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, meskipun alokasi anggarannya masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait Inpres.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam menjaga anggaran pendidikan.
“Belanja ASN tetap aman, bansos seperti PIP tidak terkena pemotongan, dan belanja barang yang sudah berjalan bisa berlanjut. Program prioritas Presiden juga sudah dialokasikan,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, turut mendukung langkah Kemendikdasmen. “Kami mendukung sepenuhnya, semoga ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan yang masih ada,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Muhammad Nur, anggota Komisi X DPR lainnya. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi dan harus terus diperjuangkan.
“Saya mengapresiasi upaya kementerian dalam memperjuangkan anggaran, terutama untuk kesejahteraan guru yang menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa kementerian akan menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Sejumlah strategi efisiensi yang akan diterapkan meliputi:
– Pelaksanaan lomba-lomba pendidikan secara daring, seperti saat pandemi COVID-19.
– Pelatihan guru berbasis online, guna menghemat biaya perjalanan dinas.
– Penggunaan kelas ekonomi untuk semua perjalanan dinas, termasuk bagi Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I.
Dengan berbagai langkah ini, Kemendikdasmen optimistis kualitas pendidikan nasional tetap terjaga meskipun ada penyesuaian anggaran.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik,” pungkas Abdul Mu’ti. (R)