Jakarta (buseronline.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
“Terkait berita mengenai PHK tenaga honorer di kementerian dan lembaga, kami tegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dalam proses efisiensi anggaran ini,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan rekonstruksi anggaran guna meninjau kembali alokasi dana di setiap kementerian dan lembaga agar efisiensi tidak berdampak pada tenaga honorer.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” lanjutnya.
Pemerintah juga akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengurangi belanja tenaga honorer dan tetap mendukung pelayanan publik yang optimal.
Kebijakan efisiensi ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang baik dan memastikan bahwa tenaga honorer tetap mendapatkan kepastian kerja,” jelas Menkeu.
Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan tenaga honorer serta memastikan kinerja pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan efisien. (R)