Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menerima pagu anggaran tahun 2025 setelah melalui proses efisiensi.
Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana guna mendukung program-program prioritas sektor pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan penghambat, melainkan strategi untuk meningkatkan efektivitas program.
“Hari ini kami diminta untuk menjelaskan berapa efisiensi yang dilakukan dari sisa anggaran yang telah disetujui oleh DPR untuk ditindaklanjuti,” ujar Menpar Widiyanti.
Meskipun anggaran mengalami efisiensi, Kemenpar tetap berkomitmen menjalankan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, antara lain:
Gerakan Wisata Bersih, untuk menciptakan destinasi wisata yang lebih nyaman dan berkelanjutan.
Digitalisasi Pariwisata melalui Tourism 5.0, yang memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan destinasi wisata.
Program Pariwisata Naik Kelas, guna meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik wisata.
Pengembangan event berbasis Intellectual Property (IP) Indonesia, untuk mempromosikan budaya dan kreativitas lokal di tingkat global.
Penguatan Desa Wisata, sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Target sektor pariwisata tahun 2025 tetap berfokus pada peningkatan kontribusi terhadap PDB, perolehan devisa, jumlah wisatawan mancanegara dan domestik, serta pencapaian peringkat Travel and Tourism Development Index yang lebih baik.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa efisiensi anggaran lebih mengarah pada optimalisasi belanja operasional, termasuk pengurangan biaya perjalanan dinas dan rapat, tanpa mengganggu aktivitas utama Kemenpar.
Selain itu, Kemenpar juga akan memanfaatkan peran duta besar Indonesia sebagai agen promosi pariwisata di luar negeri serta mendorong investasi di 9 Kawasan Ekonomi Khusus dan 3 Badan Otorita Pariwisata.
“Kami mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, agar investasi pariwisata semakin meningkat dan mendukung pencapaian target nasional,” jelas Widiyanti.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi pemicu peningkatan kinerja, bukan hambatan.
“Semangat efisiensi ini harus tetap menjaga motivasi seluruh jajaran Kemenpar agar terus berkarya bagi bangsa. Anggaran yang lebih kecil tidak boleh mengurangi efektivitas kerja,” kata Lamhot.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengubah target kerja Kemenpar.
“Kementerian Pariwisata harus tetap meningkatkan indeks kinerja kepariwisataan nasional pada 2025,” tegas Evita.
Turut hadir dalam Raker tersebut para pejabat eselon I dan II Kemenpar, yang berkomitmen untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata tetap optimal meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran. (R)