Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan serangkaian kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, terkait kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
“Dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain hasil kenaikan UMP 2024, optimalisasi penyaluran bansos pada Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret, serta stimulus selama bulan Ramadan seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan otomotif, subsidi pajak kendaraan listrik, serta insentif pajak bagi sektor padat karya.
Program prioritas lainnya adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dukungan terhadap sektor pertanian melalui realisasi panen padi.
Prabowo juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi jangka panjang melalui penguatan daya saing nasional.
Pemerintah akan mengonsolidasikan pengelolaan BUMN dalam sebuah dana investasi nasional bernama Danantara (Daya Anagata Nusantara), yang rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
“Kita akan mengelola kekuatan ekonomi nasional melalui Danantara, yang merupakan konsolidasi pengelolaan BUMN ke dalam satu entitas investasi strategis,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan pendukung, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, serta pembentukan bank emas yang dijadwalkan diresmikan pada 26 Februari 2025.
Pada tingkat global, Indonesia juga mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA dengan Uni Eropa dan mempercepat langkah kita dalam bergabung dengan OECD demi memperluas peluang ekonomi Indonesia di kancah global,” kata Prabowo.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. (R3)