Jakarta (buseronline.com) – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin.
“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” kata Presiden Prabowo dalam pengumumannya.
Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan ekspor di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.
Aturan ini tidak berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi, yang masih mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penerapan kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan devisa hasil ekspor Indonesia sebanyak 80 miliar dolar Amerika pada 2025, dan dapat lebih dari 100 miliar dolar jika kebijakan ini diterapkan sepenuhnya. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Maret 2025.
Meskipun eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA di dalam negeri, Presiden Prabowo menyatakan ada beberapa fleksibilitas yang diberikan, antara lain untuk:
1. Menukar DHE SDA ke rupiah di bank yang sama untuk operasional bisnis.
2. Membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta kewajiban lainnya dalam valuta asing.
3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.
4. Pembelian bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang tidak tersedia di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.
5. Pembayaran kembali pinjaman luar negeri dalam valuta asing.
Bagi eksportir yang tidak mematuhi ketentuan ini, pemerintah akan mengenakan sanksi penangguhan layanan ekspor.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini akan terus dievaluasi untuk menilai dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta para menteri lainnya yang turut serta dalam pengumuman kebijakan tersebut.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan cadangan devisa negara, memperkuat ekonomi domestik, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor strategis di Indonesia. (R)