Jakarta (buseronline.com) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa transisi energi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga peluang besar bagi pembangunan masa depan Indonesia.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Public Lecture bertajuk Energy Transition Towards a Low Carbon Economy di Jakarta, Rabu.
“Ini bukan sekadar suatu kewajiban, tetapi juga peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan transisi energi, kita dapat memastikan masyarakat mendapatkan akses energi yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil.
Indonesia berkomitmen untuk mendukung agenda perubahan iklim global melalui dua target utama. Pertama, mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai Paris Agreement yang terus diperbarui. Kedua, mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Namun, tantangan terbesar Indonesia adalah ketergantungan pada energi berbasis karbon, seperti batubara. Oleh karena itu, Suahasil menegaskan pentingnya menyediakan energi yang ramah lingkungan, berkualitas, murah, dan berkelanjutan agar tetap dapat dijangkau masyarakat luas.
“Kita ingin menyediakan listrik bagi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan tetap menjaga keberlanjutan energi. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi pemerintah telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapainya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari transisi energi, Indonesia telah membentuk Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat peralihan ke energi bersih.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan climate budget tagging guna melacak anggaran negara yang dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan bursa karbon sejak September 2023 dan hingga kini telah memperdagangkan sekitar 1,5 juta ton karbon.
Suahasil optimistis bahwa mekanisme ini akan terus berkembang, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Banyak pihak yang tertarik dengan konsesi hutan untuk melestarikan pohon dan mendapatkan kredit karbon. Ini adalah peluang baru yang sangat penting dalam mendukung pendanaan perubahan iklim. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan terbesar di dunia, harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” pungkasnya. (R)