Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyepakati pembaruan nota kesepahaman (MoU) yang akan berakhir pada 27 April 2025.
Kesepakatan ini dibahas dalam audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, dengan fokus pada peningkatan kerja sama dalam pencegahan korupsi, termasuk pertukaran informasi dan data untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerja sama antara KPK dan KPPU selama ini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
“Ke depannya masih dibutuhkan banyak koordinasi dan informasi. Harapan kami bahwa laporan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta penyimpangan lainnya dapat segera disampaikan ke KPK,” ujar Setyo.
Salah satu contoh konkret kerja sama ini adalah dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun 2017 yang melibatkan Ketua DPR RI 2014-2019, Setya Novanto, serta kasus korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2020, Edhy Prabowo.
Dalam kedua kasus tersebut, KPPU berperan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat, sementara KPK menindak pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa kasus e-KTP bermula dari temuan KPPU terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam pengadaan proyek tersebut. Data tersebut kemudian menjadi informasi awal bagi KPK dalam mengembangkan penyelidikan lebih lanjut.
“Bermula dari temuan kami, KPPU saling bertukar data dengan KPK sehingga pejabat yang terlibat bisa ditindak secara pidana. Selama ini keputusan KPPU hanya melibatkan pelaku usaha, sementara pejabat yang terlibat tidak bisa ditindak. Oleh karena itu, dalam keputusan yang kami keluarkan, kami memberikan rekomendasi agar ada upaya penegakan hukum atas persekongkolan pelaku usaha dengan penyelenggara negara,” kata Fanshurullah.
Ke depan, ada dua fokus utama dalam kerja sama ini, yakni digitalisasi data untuk mempercepat akselerasi dalam penegakan hukum serta optimalisasi pertukaran informasi dalam menghadapi tantangan di pasar digital.
Selain itu, KPPU berharap adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan workshop guna mencegah korupsi dalam persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk persekongkolan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
Setyo menyambut baik inisiatif digitalisasi dan kerja sama dalam pencegahan korupsi sebagai bagian dari pembaruan nota kesepahaman ini. Menurutnya, integrasi dan konektivitas antara KPK dan KPPU dalam pertukaran data dan informasi menjadi kebutuhan mendesak, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan.
“Saya sepakat. Namun saya harap pencegahan ini tetap bermuara pada penindakan. Seperti yang berjalan dalam kasus e-KTP dan benih lobster. Jika memungkinkan, kerja sama KPK dan KPPU di tahun-tahun mendatang harus kembali memberikan kontribusi signifikan bagi negara dalam pemberantasan korupsi, dimulai dari pelaku usaha hingga persekongkolan yang terjadi dapat ditindak secara hukum,” pungkas Setyo.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo, Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin, serta jajaran eselon II KPK.
Dari KPPU, hadir Wakil Ketua Aru Armando, Anggota Komisioner Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso, Plt Sekjen Lukman Sungkar serta Kepala Biro Humas Deswin Nur. (R)