Bekasi (buseronline.com) – Kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terjadi di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, terus berkembang.
Dilansir dari laman Humas Polri, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hingga kini telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, perangkat desa, hingga masyarakat setempat.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Raharjo Puro mengungkapkan bahwa penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan nomor LPB/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI.
“Dugaan pemalsuan ini melibatkan perubahan data pada sertifikat asli milik pemegang hak sah, seperti nama pemilik, luas tanah, hingga lokasi objek sertifikat yang diubah secara ilegal,” jelas Djuhandhani.
Modus operandi yang digunakan dalam pemalsuan ini sangat mencolok, di mana ada perubahan wilayah yang signifikan dari darat ke laut dengan luas yang lebih besar.
“Sertifikat yang sebelumnya sudah ada, kemudian diubah dengan alasan revisi, sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luas yang lebih besar,” tambahnya.
Selain kasus SHM, Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Mega Agung Nusantara (MAN).
Sejauh ini, sudah ada 12 saksi yang diperiksa dari instansi pemerintah, perangkat desa, hingga masyarakat terkait dugaan pemalsuan tersebut.
Penyelidikan terhadap kedua kasus ini masih berlangsung. Djuhandhani menargetkan, dalam minggu ini, akan ada kepastian hukum apakah kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.
“Kami melihat sementara bahwa dugaan tindak pidana ini cukup kuat dan kemungkinan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan,” tegasnya. (R)
