Bandung Barat (buseronline.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) terus memperkuat industri peternakan sapi perah dan sektor persusuan nasional.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu segar dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan bagi peternak lokal.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tri Melasari, menyatakan bahwa kerja sama dengan KADIN merupakan strategi untuk mempercepat pengembangan industri sapi perah, terutama bagi peternak rakyat.
“Kami terus mendorong investasi di subsektor peternakan sapi perah agar Indonesia bisa mencapai swasembada susu. Dengan dukungan KADIN, kami berharap investasi meningkat, baik dari sisi populasi ternak maupun industri pengolahan susu,” ujar Tri dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Bandung, Selasa.
Pemerintah juga menyoroti dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan berkurangnya produksi susu sapi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Kementan berupaya memberikan pendampingan kepada peternak agar mereka dapat memperoleh sapi perah berkualitas, sehingga produksi susu bisa meningkat kembali.
“Diperlukan kemudahan akses pembiayaan untuk memulihkan industri sapi perah, terutama bagi peternak yang ingin menambah populasi sapinya setelah terdampak wabah PMK,” tambah Tri.
Pemerintah mencatat banyak peternak ingin memperluas usahanya, tetapi terkendala permodalan. Oleh karena itu, skema pembiayaan khusus sedang didorong, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif investasi dari sektor swasta yang difasilitasi oleh KADIN.
Ketua Perencanaan Investasi KADIN Indonesia, Reza V Maspaitella, menekankan pentingnya membangun ekosistem investasi berkelanjutan dalam sektor peternakan. Salah satu program unggulan KADIN, Focus Social Investment, dirancang untuk mendorong investasi pada ketahanan pangan dan peternakan sapi perah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara terkait alokasi khusus pembiayaan untuk investasi importasi bibit sapi perah dan pengembangannya dari hulu ke hilir, dengan basis pemberdayaan peternak dan biaya administrasi maksimal 3%.
“Kata kuncinya adalah menambah ekosistem ekonomi sapi perah, sehingga hulu dan hilirnya bisa terkoneksi. Dengan begitu, peternak akan lebih mudah mengakses permodalan tanpa terbebani bunga tinggi,” jelas Reza.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan akses pembiayaan murah dan fleksibel bagi peternak, khususnya di Bandung Barat, yang merupakan sentra utama produksi susu segar di Indonesia.
“Salah satu kendala utama yang dihadapi peternak adalah terbatasnya modal untuk menambah populasi sapi dan meningkatkan kualitas produksi susu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam memastikan pembiayaan murah dan mudah diakses,” ujar Panggah.
Dengan kerja sama antara Kementan, KADIN, dan DPR RI, diharapkan industri sapi perah nasional dapat bangkit kembali, sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada susu dan mengurangi ketergantungan pada impor susu. (R)