Bandung (buseronline.com) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh pihak sekolah.
Melalui kanal YouTube KDM Channel, Rabu (25/2/2025), Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meminta pertimbangan khusus bagi para siswa yang dirugikan akibat kelalaian tersebut.
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kelalaian siswa, tetapi pihak sekolah,” ujar Dedi Mulyadi.
Sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Jawa Barat melakukan aksi protes setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengikuti SNBP.
Masalah ini terjadi akibat keterlambatan pihak sekolah dalam mengisi PDSS, yang merupakan tahap wajib dalam proses pendaftaran SNBP.
Pengisian PDSS telah dijadwalkan berlangsung sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025, namun beberapa sekolah tidak menyelesaikannya tepat waktu. Akibatnya, para siswa kehilangan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes.
Beberapa sekolah yang terdampak antara lain SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi. Gubernur Dedi menyebutkan bahwa dirinya telah menyertakan nama-nama siswa dalam surat yang dikirimkan ke Menteri sebagai upaya agar mereka mendapat pertimbangan khusus.
“Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi pihak sekolah,” kata Dedi.
Selain memperjuangkan hak siswa terkait SNBP, Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan larangan study tour ke luar Jawa Barat serta kegiatan perpisahan atau wisuda yang membutuhkan biaya tinggi dan memberatkan orang tua siswa.
“Tingginya angka pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat, sebagian disebabkan oleh biaya sekolah. Tidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai orang tua berhutang ke bank emok atau pinjol,” tegasnya.
Dedi menekankan bahwa kegiatan perpisahan sekolah sebaiknya dilakukan secara sederhana dan kreatif oleh siswa melalui OSIS, tanpa intervensi dari pihak sekolah atau guru. Iuran tetap diperbolehkan, namun harus diinisiasi dan dikelola langsung oleh siswa.
“Tidak perlu mendramatisasi dan berkomentar aneh-aneh,” pungkasnya.
Dengan langkah tegas ini, Gubernur Dedi Mulyadi berharap kebijakan pendidikan di Jawa Barat semakin adil dan tidak merugikan siswa maupun orang tua. (R)