Jakarta (buseronline.com) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa koperasi ini dirancang untuk membantu masyarakat desa meningkatkan pendapatan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan koperasi ini, kita ingin memutus mata rantai kemiskinan dan memberikan akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat desa,” ujar Budi Arie usai rapat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara maju.
“Di Jepang, sekitar 84-86 persen penduduk tinggal di kota, sehingga desa ditinggalkan. Padahal, desa bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Sebelum hal serupa terjadi di Indonesia, kita harus memperkuat desa,” tegas Tito.
Selain menjadi penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani mereka.
“Pak Presiden menegaskan bahwa koperasi ini harus menjadi solusi agar masyarakat desa tidak lagi bergantung pada rentenir, tengkulak, dan pinjaman online yang sering kali merugikan mereka. Dengan adanya unit simpan pinjam dalam koperasi, masyarakat desa akan memiliki akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan,” jelas Budi Arie.
Mendagri Tito menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi perpanjangan tangan negara dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat desa.
“Negara harus hadir untuk menyelamatkan masyarakat desa agar tidak terjerat pinjaman informal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum,” tambahnya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh bagi koperasi ini, termasuk melalui pembiayaan dari Bank Himbara. Setiap koperasi desa nantinya akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 M yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait agar program ini dapat segera diimplementasikan secara merata di seluruh desa di Indonesia.
“Kita akan berdialog dengan para kepala desa dan asosiasi perangkat desa agar mereka memahami tujuan program ini dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Ini adalah kepentingan bersama yang pasti akan menguntungkan desa,” ujar Tito.
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (R)