Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025, sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras serta memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dalam acara Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kemenkeu dan Bulog di Jakarta, Selasa, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dukungan Pemerintah sebesar Rp16,6 T harus dimanfaatkan Bulog untuk mendukung program ketahanan pangan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar Astera.
Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 T dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema pendanaan ini memungkinkan Bulog menyerap produksi beras dari petani dalam negeri, memperkuat stok nasional, serta menjaga kestabilan harga di pasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menegaskan bahwa dana investasi ini bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan pemanfaatan dana secara berkelanjutan dengan biaya rendah tetapi berdampak besar bagi program ketahanan pangan nasional.
“Dana ini harus dikelola dengan efisien dan transparan. Saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, sehingga Bulog juga harus menerapkan prinsip yang sama dalam pengelolaan investasi ini,” tegasnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, menyatakan kesiapan Bulog dalam menjalankan mandat ini. Ia memastikan bahwa dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi di Indonesia.
“Kami berkomitmen mengelola dana ini dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat agar ketahanan pangan tetap terjaga, harga beras stabil, serta kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.
Dengan kerja sama erat antara Kemenkeu dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan penggunaan APBN yang produktif dan berdampak luas bagi masyarakat. (R)
