Tambrauw (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan tata kelola kehutanan guna menekan praktik korupsi di sektor ini. Dalam diskusi multipihak bertajuk “Perbaikan Tata Kelola Kehutanan di Kabupaten Tambrauw”, yang digelar secara hybrid, Selasa, KPK menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan.
Berdasarkan kajian KPK bersama U4 Anti-Corruption Resource Center dan Internasional German (GIZ), lemahnya sistem pengawasan hutan telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp35 M per tahun. Selain itu, negara berpotensi kehilangan penerimaan bukan pajak (PNBP) hingga Rp15,9 T per tahun akibat praktik korupsi di sektor kehutanan.
“Di sektor kehutanan, kerawanan korupsi sering terjadi pada tahapan perizinan, tata ruang kawasan hutan, serta dalam pengawasan dan penegakan hukum yang lemah,” ujar Wakil Kepala Satuan Tugas II Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Dion Hardika Sumarto, seperti dilansir dari laman KPK.
Hingga 2020, KPK telah menangani 688 kasus korupsi di sektor kehutanan, termasuk 396 kasus suap, 171 kasus terkait pengadaan barang dan jasa, serta 46 kasus penyalahgunaan anggaran.
Di Papua sendiri, sektor kehutanan menyumbang sekitar 4% dari total kasus korupsi yang ditangani dalam sepuluh tahun terakhir.
Untuk mencegah korupsi di sektor kehutanan, KPK mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Digitalisasi Layanan Perizinan – Mendorong penggunaan aplikasi SEHATI agar proses perizinan lebih transparan dan akuntabel.
2. Implementasi Kebijakan Satu Peta – Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghindari tumpang tindih perizinan.
3. Percepatan Penetapan Kawasan Hutan – Menjamin kepastian hukum dan mengurangi konflik tata guna lahan.
Selain itu, KPK juga menggandeng instansi terkait seperti Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta pemerintah daerah dalam mencegah ketidaksesuaian kebijakan yang berpotensi membuka celah bagi korupsi.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Kantor BPN Tambrauw Edhi Prabowo menekankan pentingnya reforma agraria dalam perbaikan tata kelola kehutanan. Saat ini, penguasaan lahan masih didominasi oleh korporasi dengan porsi lebih dari 90%, sementara rakyat hanya memiliki akses terhadap 2,7 hektare lahan.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, BPN telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mempercepat redistribusi tanah serta memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Dion menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan tidak akan efektif tanpa keterlibatan masyarakat. KPK mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi melalui kanal pengaduan seperti WhatsApp, call center 198, serta whistleblowing system KPK.
“Kami akan terus melakukan pembinaan agar laporan yang masuk semakin berkualitas dan bermanfaat untuk perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia,” tegas Dion.
Dengan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan praktik korupsi di sektor kehutanan dapat diminimalkan, sehingga hutan Indonesia tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (R)
