Jakarta (buseronline.com) – Imunisasi menjadi salah satu intervensi kesehatan yang paling efektif dalam mencegah penyakit dan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Namun, di Indonesia, masih ada tantangan besar dalam meningkatkan cakupan imunisasi, terutama karena penolakan masyarakat dan penyebaran hoaks.
Dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2025, yang mengusung tema global “Immunization for All is Humanly Possible”, pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengusung tema nasional “Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas”.
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine MKM, mewakili Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit drg Murti Utami MPH menegaskan bahwa imunisasi merupakan kunci dalam penguatan layanan kesehatan primer dan pencegahan kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Menurut data WHO tahun 2023, sebanyak 14,5 juta anak di dunia tidak mendapatkan imunisasi (zero dose), dengan Indonesia menempati posisi keenam tertinggi, yakni 1.356.367 anak tidak menerima imunisasi dasar pada periode 2019-2023.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia antara lain:
Penolakan orang tua (38%) karena suntikan ganda, ketidaksesuaian jadwal (18%), dan kekhawatiran efek samping (12%).
Kendala sosial dan keluarga, di mana 47% anak tidak diizinkan keluarga dan 45% orang tua takut efek samping.
Kurangnya kesadaran, dengan 23% orang tua tidak mengetahui jadwal imunisasi dan 22% menganggap imunisasi tidak penting.
Penyebaran hoaks dan misinformasi, yang semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan inovasi Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI), yaitu program percepatan imunisasi serentak di seluruh pos pelayanan imunisasi.
“Jika anak-anak tidak segera mendapatkan imunisasi kejar, maka risiko terjadinya KLB PD3I akan semakin besar,” ujar dr Prima.
Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi mengenai jadwal imunisasi rutin lengkap, mulai dari bayi baru lahir hingga usia sekolah dan remaja, termasuk vaksinasi HPV untuk anak perempuan guna mencegah kanker serviks.
Dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa imunisasi sejalan dengan ajaran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan bahaya (madharat).
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Arif Fahrudin menegaskan bahwa berdasarkan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016, imunisasi diperbolehkan (mubah) sebagai upaya perlindungan kesehatan, bahkan bisa menjadi wajib jika tanpa imunisasi ada risiko kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen.
Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menangkal hoaks. “Kami berharap media dapat membantu menyebarkan informasi yang benar tentang imunisasi,” ujar dr Prima.
Team Leader for Risk Resilience and Governance a.i. UNDP Siprianus Bate Soro menambahkan bahwa hoaks menjadi hambatan utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi. “Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media, imunisasi dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, demi generasi yang lebih sehat, kuat, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah. (R)
