Makassar (buseronline.com) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun integritas dan mencegah praktik koruptif di lingkungan sekitar. Pernyataan ini disampaikannya dalam Webinar Perempuan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang digelar, Kamis lalu.
Dalam sambutannya, Ibnu menekankan pentingnya perempuan bersikap terbuka dan kritis dalam mengelola keuangan keluarga. Ia mendorong agar para istri berani bertanya tentang asal-usul pendapatan suami serta memastikan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
“Sikap terbuka dan kritis ini bisa dimulai dengan bertanya tentang asal-usul pendapatan suami dan bagaimana menggunakannya. Keterbukaan dalam keluarga akan membantu mencegah perilaku koruptif, terutama ketika ada pemasukan yang tidak jelas sumbernya atau pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya di hadapan lebih dari 200 peserta webinar.
Selain itu, Ibnu juga mendorong perempuan untuk menolak pemberian yang mencurigakan serta aktif mengingatkan keluarga agar menjauhi praktik korupsi. “Selain berani, perempuan juga harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap. Karenanya, sejak dini biasakan anak untuk tidak mengambil milik orang lain dan selalu bersikap jujur,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa perempuan memiliki peran nyata dalam pemberantasan korupsi. Ia menyoroti pentingnya peran istri dalam mendukung suami agar tidak terjebak dalam tindakan koruptif.
“Suami yang bekerja di kantor memiliki aturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Jika ada sesuatu yang tidak wajar, istri harus bertanya dan memastikan suami tidak ditekan untuk melakukan hal di luar kemampuannya. Di sini, saya melihat partisipasi perempuan dalam gerakan antikorupsi sangat penting,” ujarnya.
Webinar ini merupakan kerja sama antara Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut diikuti oleh perempuan dari berbagai unit dan satuan kerja di lingkungan Pemprov Sulsel.
Dalam pemaparannya, Nurtjahyadi, salah satu narasumber dari KPK menjelaskan bahwa korupsi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama:
1. Petty corruption – penyalahgunaan kewenangan dalam interaksi sehari-hari, seperti pungutan liar.
2. Grand corruption – korupsi dalam skala besar yang menguntungkan segelintir orang tetapi merugikan banyak pihak.
3. Political corruption atau state capture – manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan serta kekayaan mereka.
Nurtjahyadi juga menyoroti pentingnya membedakan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ia mengingatkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi dan harus selalu berhati-hati agar tidak terlibat dalam praktik tersebut.
Sementara itu, Anggi Fitria Mamonto, narasumber lainnya dari KPK menjelaskan bagaimana perempuan dapat berperan dalam pemberantasan korupsi. Ia menekankan penerapan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
“Ibu dan bapak peserta webinar juga bisa terlibat aktif dalam sosialisasi antikorupsi, menjadi pelopor di lingkungan sekitar, mendaftar sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), mengkampanyekan gerakan antikorupsi, atau bahkan membentuk komunitas antikorupsi,” pungkasnya.
Dengan adanya webinar ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang sadar akan peran strategis mereka dalam mencegah korupsi, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. (R)
