Jakarta (buseronline.com) – Dalam upaya mewujudkan swasembada jagung nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) secara daring, Sabtu (5/4/2025). Rapat ini membahas percepatan program penanaman jagung seluas 1 juta hektar guna mencapai target tambahan produksi sebesar 4 juta ton pada tahun 2025.
Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini diikuti oleh jajaran Kementan, Gugus Tugas Polri tingkat Mabes hingga Polda Papua. Fokus utama adalah evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program penanaman jagung nasional dan upaya percepatan produksi di lapangan.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Dr Yudi Sastro, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai bantuan seperti benih, pupuk, serta alat mesin pertanian (alsintan). Namun, keterbatasan jangkauan kelembagaan di tingkat desa menjadi tantangan utama yang memerlukan dukungan Polri.
“Kementan sebagai leading sector ketahanan pangan berterima kasih atas dukungan Polri. Kementan menyediakan bantuan bibit unggul, pupuk, alsintan serta pendampingan teknis dari Tim BSIP. Kami juga tengah menyusun juknis teknis penanaman jagung dan pengadaan traktor untuk mempercepat realisasi,” ujar Yudi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kendala di lapangan, salah satunya lahan jagung seluas 12 hektar di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua yang mengalami pertumbuhan tidak optimal akibat curah hujan tinggi dan kesalahan penanganan awal. Kementan telah menurunkan tim penyuluh dan BSIP untuk mengatasi masalah tersebut.
Sementara itu, Polri sebagai penggerak program memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian. Melalui pengawasan berlapis dari tingkat Mabes hingga Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan secara digital melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan yang memantau distribusi bantuan, pendataan lahan, dan evaluasi program secara real-time.
“Polri bukan pelaksana atau pendamping teknis, tapi hadir sebagai penggerak, fasilitator, dan pengawal agar bantuan dari negara benar-benar sampai ke petani dan tidak disalahgunakan,” ujar Brigjen Langgeng.
Target tambahan 1 juta hektar lahan yang ditanami jagung akan direalisasikan secara nasional dan hasil panennya dijamin akan diserap oleh BULOG dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sinergi ini diharapkan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian desa, serta mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. (R)
