Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan negara-negara besar dan memberikan dampak nyata terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Untuk menghadapinya, Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa.
“Pendiri-pendiri bangsa kita sejak dahulu telah mengingatkan agar kita membangun ekonomi dengan berdiri di atas kaki sendiri. Ini juga sudah saya suarakan bertahun-tahun,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional di bawah pemerintahannya berfokus pada empat pilar utama, yakni swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi.
Semua ini dirancang dengan keberpihakan kepada rakyat, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Dasar pemerintahan yang saya pimpin adalah Pancasila dan UUD 1945. Bukan sekadar mantra atau slogan, tetapi sebagai dasar pemikiran dan arah kebijakan,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa ekonomi yang ingin dibangun adalah ekonomi Pancasila, yang berasaskan kekeluargaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Ia menolak sistem ekonomi yang menyebabkan ketimpangan dan ketertinggalan rakyat kecil.
“Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan di republik yang sudah merdeka selama 80 tahun. Tidak boleh ada keluarga yang tinggal di bawah jembatan. Ini menusuk rasa keadilan kita,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis dan percaya pada kekuatan sendiri dalam mengelola kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kelola untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
Sarasehan Ekonomi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan analis pasar keuangan untuk bertukar pandangan mengenai kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (R)
