Medan (buseronline.com) – Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Polda Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor: 30 Medan, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution menegaskan pentingnya stabilitas keamanan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan.
“Kita memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas, dan stabilitas hanya bisa terwujud jika keamanan terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pelaksanaan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE), sebuah inisiatif Pemerintah Provinsi Sumut yang bertujuan menghadirkan sistem penyelesaian hukum yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada masyarakat kecil.
“PRESTICE diharapkan mampu mencegah kriminalisasi berlebihan, memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan mediasi dan damai,” jelas Bobby.
Program ini akan dijalankan melalui pembentukan satuan tugas lintas instansi, melibatkan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan advokat. Selain itu, disediakan pula klinik hukum gratis dan layanan pengaduan berbasis online maupun offline.
Implementasi penuh program ini direncanakan pada Januari 2026. PRESTICE juga merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang mencakup berbagai program unggulan lainnya, seperti:
PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis),
PROBIS (Program Berobat Gratis),
JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian),
CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal dan Solutif”), dan
INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi).
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menekankan peran Polda Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia memaparkan data terkait inflasi, ekspor, serta ketersediaan bahan pokok dan BBM di wilayah Sumut.
“Polda Sumut telah menjalankan langkah preemtif, preventif, dan represif untuk memastikan stabilitas pasar dan menjaga kelancaran distribusi,” ujar Whisnu.
Ia juga menyebutkan peran Satgas Pangan Polri dalam upaya penegakan hukum sebagai langkah terakhir, tanpa mengganggu distribusi di lapangan.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pj Sekdaprov Effendy Pohan, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, sejumlah pimpinan OPD, serta jajaran Polda Sumut. (R)
