Yogyakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggencarkan pendekatan kultural dan spiritual dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK menggelar dua kegiatan strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni Safari Keagamaan Antikorupsi dan Ngobrol Antikorupsi (NGOPI).
Safari Keagamaan Antikorupsi diselenggarakan di Gereja Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, Yogyakarta, sedangkan kegiatan NGOPI berlangsung di Pendopo Bupati Sleman.
Kedua kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, penyuluh agama, pejabat Kementerian Agama, hingga perwakilan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menekankan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan spiritual.
Oleh karena itu, menurutnya, peran tempat ibadah seperti gereja, masjid, pura, dan vihara menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan pendekatan luar biasa pula. Tempat-tempat ibadah adalah ruang strategis untuk membumikan nilai-nilai integritas,” ujar Ibnu, seperti dilansir dari laman KPK.
Ia menjelaskan bahwa KPK menerapkan strategi “Trisula” dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem (pencegahan), dan penegakan hukum. Namun, menurutnya, strategi tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.
“Yang kita lawan adalah niat, dan niat itu ada di dalam diri masing-masing. Maka partisipasi masyarakat adalah kunci. Tanpa itu, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil,” tambahnya.
Dalam forum NGOPI di Sleman, KPK mengajak para tokoh masyarakat untuk tidak hanya menjadi pelapor jika melihat praktik korupsi, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap Bapak/Ibu tokoh masyarakat dan adat bisa menjadi mata dan telinga KPK di wilayah masing-masing. Yang paling penting adalah keberanian memberi teladan, karena keteladanan adalah vaksin paling mujarab melawan korupsi,” tegas Ibnu.
Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Sleman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY, pejabat struktural dari Kemenag dan Pemda, serta tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat sipil dari seluruh DIY.
KPK berharap kegiatan serupa dapat digelar di berbagai daerah lainnya sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan dan penguatan nilai-nilai antikorupsi yang membumi dan berkelanjutan.
“Kami percaya, gerakan antikorupsi tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus menjadi gerakan kolektif, dari dan untuk masyarakat,” pungkas Ibnu. (R)
