Jakarta (buseronline.com) – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan I 2025 meskipun ada tekanan eksternal akibat dinamika global yang meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers berkala KSSK yang digelar secara virtual pada Kamis.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun ketidakpastian perekonomian global meningkat, Indonesia mampu menjaga stabilitas sistem keuangan berkat koordinasi antar-otoritas yang baik.
“Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga meskipun ada peningkatan ketidakpastian yang dipicu oleh kebijakan tarif dari Pemerintah Amerika Serikat dan meningkatnya tensi perang dagang,” jelas Menkeu.
Dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,8%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,3%.
Meskipun Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7% dari sebelumnya 5,1%, Menkeu menyebutkan bahwa penurunan ini relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain yang sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.
Menghadapi tantangan global tersebut, KSSK mengintensifkan koordinasi lintas otoritas untuk memperkuat kebijakan mitigasi risiko serta menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Pemerintah juga melibatkan diri dalam negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat dan mempercepat deregulasi, termasuk penghapusan hambatan non-tarif.
Dari sisi domestik, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I 2025 tercatat cukup baik. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp104,2 T (0,43% PDB), dengan keseimbangan primer yang positif mencapai Rp17,5 T dan posisi kas surplus Rp145,8 T (SILPA).
Penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan, dengan total penerimaan sebesar Rp400,1 T, setara dengan 16,1% dari target APBN. Peningkatan signifikan terjadi pada penerimaan pajak di bulan Maret 2025 yang mencapai Rp134,8 T.
Realisasi belanja negara pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp620,3 T, yang setara dengan 17,1% dari pagu APBN. Peningkatan belanja juga terjadi pada bulan Maret 2025, yang mencapai Rp272,2 T.
Ini menunjukkan bahwa APBN berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang efektif untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai program perlindungan sosial.
“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.
KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS menyatakan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
KSSK juga akan melanjutkan penyusunan berbagai regulasi untuk memperkuat sektor keuangan nasional, termasuk kebijakan terkait Undang-Undang P2SK.
“KSSK terus bekerja sama dalam penyusunan kebijakan antisipasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak dan negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik serta dampak dari dinamika pasar global yang dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang,” tambah Menkeu. (R)
