Kendal (buseronline.com) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan program rumah bersubsidi bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin.
Program ini bertujuan untuk membantu 30.000 tenaga kesehatan dari golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian layak.
Dalam program ini, alokasi diberikan untuk 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan masyarakat. Peluncuran dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemilihan pengembang harus dilakukan secara selektif untuk menjamin kualitas rumah. Ia meminta agar bank penyalur, terutama BTN, tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kualitas proyek yang dikerjakan oleh pengembang.
“Saya minta nanti bersama bank, terutama BTN, menyalurkan kewenangan apa yang dibutuhkan supaya jangan hanya diberikan kepada pengembang, tapi pilihlah pengembang yang bagus,” tegas Maruarar.
Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan rumah subsidi dengan bunga rendah agar tenaga kesehatan bisa hidup lebih sejahtera.
Selain menghadiri acara, Maruarar juga melakukan inspeksi langsung ke lokasi perumahan. Ia memastikan bahwa rumah yang dibangun tidak berada di kawasan rawan banjir dan memiliki lingkungan yang layak huni.
“Saya cek langsung perumahannya. Tidak banjir, warganya bahagia. Ini bukti bahwa pengembangnya bertanggung jawab,” ujar Maruarar.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, ia meminta BPS melakukan pembaruan data penerima manfaat setiap tiga bulan. “Tidak boleh lagi ada orang kaya dapat rumah subsidi. Tidak boleh lagi ada penerima Bansos yang ternyata orangnya sudah meninggal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah lintas sektor ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap tenaga kesehatan. Ia menekankan bahwa hunian yang disediakan juga harus berada di kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan hiburan.
Sebanyak 17 tenaga kesehatan dari wilayah Semarang telah diverifikasi sebagai penerima rumah, dan enam di antaranya secara simbolis menerima kunci dari para pejabat yang hadir. Mereka berasal dari berbagai profesi, seperti perawat, bidan, perekam medis, hingga tenaga penunjang.
Verifikasi dilakukan melalui platform SATUSEHAT SDM Kesehatan, dengan penyebaran informasi melalui WhatsApp dan email kepada tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.
Ke depan, program ini akan diperluas untuk mencakup tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus mendukung pemerataan layanan kesehatan nasional. (R)
