Jakarta (buseronline.com) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Rapat ini membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih saat ini berjalan progresif, seiring dengan terbitnya produk hukum yang mempercepat pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Hingga Kamis (8/5/2025) sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Ini terus berkembang setiap hari. Sampai kemarin sore sudah ada 9.835 unit koperasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air,” ujar Zulkifli kepada media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Koperasi Merah Putih dibentuk untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, dan pinjaman daring ilegal. Selain itu, koperasi ini akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.
Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi ini akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan di pedesaan dan memotong rantai distribusi.
“Selain memotong rantai pasok, koperasi ini juga akan menghilangkan peran tengkulak dan rentenir. Dengan adanya layanan keuangan dari BRI Link dan BNI Link, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada pinjaman online ilegal atau rentenir,” jelas Zulkifli.
Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, yang diketuai oleh Menko Pangan dengan anggota dari berbagai kementerian serta pelaksana harian.
“Satgas ini akan memperkuat implementasi di lapangan, memastikan koperasi-koperasi ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Zulkifli.
Dalam tahap awal, pemerintah juga menyiapkan plafon kredit sebesar Rp3 M untuk mendukung operasional koperasi. Zulkifli menegaskan bahwa dana ini bukan hibah, melainkan kredit usaha yang harus dikelola secara profesional.
“Ini bukan bantuan yang hilang begitu saja, tetapi modal usaha yang akan dikelola dengan prinsip bisnis, sehingga koperasi bisa mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Dengan langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta memperkuat perekonomian desa secara menyeluruh.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan dan distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien, masyarakat desa diharapkan bisa lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. (R3)
