Medan (buseronline.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menangani infrastruktur jalan yang ada di wilayah ini.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan bahwa penanganan jalan di Sumut memiliki tantangan tersendiri, mengingat panjangnya jaringan jalan dan beragamnya lanskap wilayah yang ada.
Hal tersebut disampaikan Surya saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumut yang digelar di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, pada Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Surya menyampaikan bahwa total panjang jalan provinsi di Sumut mencapai 3.005,65 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 56% dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% dalam kondisi rusak berat.
“Jalan provinsi di Sumut yang mencapai lebih dari 3.000 kilometer ini membutuhkan perhatian serius. Sementara itu, jalan kabupaten/kota memiliki panjang total sekitar 35.379,07 km atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di Sumut,” jelas Surya.
Surya menambahkan bahwa untuk menangani permasalahan jalan yang ada, sangat diperlukan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa penting untuk menyusun skala prioritas dalam penanganan jalan serta memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.
Surya juga mengusulkan berbagai alternatif pembiayaan, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), serta dukungan dari mitra strategis lainnya.
Selain itu, Surya menyoroti adanya banyak ruas jalan yang masih mengalami kerusakan dan belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini, menurutnya, sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
“Kerusakan jalan ini tentu menghambat arus distribusi barang dan jasa, serta membuka akses antarwilayah. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah,” tambah Surya.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memiliki kaitan langsung dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir. Infrastruktur yang baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dasar yang penting.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Stanley percaya bahwa tanpa adanya sinergi yang baik antara semua pihak, pembangunan infrastruktur jalan tidak akan berjalan optimal.
“Kami yakin bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut harus dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta perlu bekerja bersama-sama untuk mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” ujar Stanley.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah Bupati dan Walikota dari daerah-daerah di Sumut, yang turut berdiskusi untuk mencari solusi dalam penanganan permasalahan jalan dan jembatan di wilayah masing-masing.
Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan di Sumut dapat segera terwujud, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (R)
