Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjalin sinergi strategis dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, berlangsung pada Jumat, di Jakarta.
Menteri Brian menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh program kementerian, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, berjalan sesuai ketentuan hukum dan menghindari potensi penyimpangan anggaran.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Jaksa Agung beserta jajaran atas sambutan hangat dan diskusi yang konstruktif. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga upaya untuk membangun fondasi hukum yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas presiden,” kata Brian.
Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan transparansi, terutama dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan penguatan pendidikan tinggi dan riset nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Brian juga menyoroti pentingnya pencegahan korupsi melalui edukasi hukum kepada pejabat kementerian dan sivitas akademika di perguruan tinggi. Edukasi ini diharapkan dapat membangun budaya integritas di lingkungan akademik dan birokrasi.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Agung akan membantu memperkuat pelaksanaan program-program akademik dan non-akademik di perguruan tinggi agar sesuai dengan aspek legal yang berlaku.
“Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berjalan sebaik-baiknya, memenuhi aspek hukum, dan mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemdiktisaintek telah membangun kerja sama dengan berbagai lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti BPK, BPKP, KPK, PPATK, dan BNPT. Dengan dukungan Kejaksaan Agung, kementerian berharap dapat semakin memperkuat komitmen terhadap pendidikan tinggi yang patuh hukum dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Melalui penguatan sinergi ini, Kemdiktisaintek dan Kejaksaan Agung bertekad membangun sistem pendidikan tinggi nasional yang bersih dari korupsi, berpihak pada rakyat, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. (R)
