Cilacap (buseronline.com) – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun industri sapi perah nasional yang berkelanjutan. Langkah konkret diwujudkan dengan kedatangan 1.213 ekor sapi perah bunting di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025).
Kedatangan ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara sektor swasta dan koperasi peternak rakyat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa kedatangan sapi tersebut bukan sekadar kegiatan impor, melainkan bagian dari skema investasi produktif yang mengedepankan kemitraan dengan peternak rakyat.
“Ini adalah bentuk nyata dari investasi yang berpihak pada peternak. Kita bangun industri susu nasional yang modern, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Makmun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.013 ekor sapi merupakan hasil skema joint shipment antara 62 perusahaan dan PT Global Dairy Alami (GDA), sedangkan 200 ekor lainnya diimpor oleh PT Lunar Chemplast.
Semua sapi yang masuk dalam kondisi bunting, dengan masa kebuntingan antara dua hingga lima bulan, dan akan segera didistribusikan ke berbagai koperasi peternak, antara lain KAN Jabung (Malang), Koperasi Larasati (Kuningan), KPBS Pangalengan, Chibugary (Jakarta Timur), dan Kawasan Kunak (Bogor).
Kementerian Pertanian mencatat bahwa hingga 13 Mei 2025, sebanyak 16.454 ekor sapi telah masuk ke Indonesia. Dari jumlah itu, 9.736 ekor adalah sapi perah (termasuk 2.256 pedet betina) dan 6.718 ekor adalah sapi pedaging. Seluruhnya berasal dari 38 pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas investasi pemerintah.
Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses pemasukan hewan dilakukan sesuai prosedur teknis dan protokol karantina yang ketat. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan mencegah masuknya penyakit hewan menular strategis.
“Kesehatan ternak adalah prioritas utama. Seluruh aktivitas pengawasan kami lakukan secara ketat dan berlapis,” tegas Makmun.
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Sokhib, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil nyata dari efisiensi sistem karantina melalui pendekatan pre-border dan in-border yang optimal.
“Dengan pendekatan pre-border, proses in-border bisa dilakukan lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Seluruh aktivitas di post-border tetap berjalan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019,” jelasnya.
Sinergi tersebut juga didukung penuh oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan, Miftah Fajrisal, menyatakan bahwa infrastruktur Pelabuhan Tanjung Intan sangat siap untuk mendukung distribusi ternak hidup.
“Fasilitas pelabuhan sudah sangat memadai dan selaras dengan penugasan Presiden terkait swasembada pangan. Jarak pelayaran dari Australia ke selatan Jawa juga lebih dekat dan efisien,” ujarnya.
Ia berharap momen ini dapat menjadi pemicu optimalisasi jalur logistik selatan Jawa untuk distribusi ternak nasional.
Lebih lanjut, Kementerian Pertanian membuka peluang investasi yang lebih luas di subsektor peternakan, khususnya sapi perah dan sapi pedaging. Pemerintah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari fasilitas fiskal seperti tax allowance, investment allowance, hingga pengurangan pajak, serta insentif nonfiskal seperti pendampingan lahan, perizinan, dan asistensi teknis.
“Karpet merah kami gelar untuk investor yang ingin ikut membangun kedaulatan pangan nasional,” pungkas Makmun. Ia juga mengajak pelaku usaha untuk tidak ragu berinvestasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045: mandiri secara pangan dan berdaulat secara ekonomi. (R)
