Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kampanye nasional bertajuk Pariwara Antikorupsi 2025, sebagai bentuk komitmen memperkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif lintas sektor.
Mengusung semangat baru, kampanye ini akan digelar secara serentak mulai 1 Juni hingga 26 September 2025 dan melibatkan 122 pemerintah daerah (pemda) serta badan usaha milik daerah (BUMD) di seluruh Indonesia.
Fokus utama tahun ini adalah memerangi petty corruption, seperti pungutan liar, gratifikasi, dan penyalahgunaan fasilitas dinas di layanan publik.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hadir dengan strategi yang lebih inovatif dan partisipatif.
“Kami mengajak semua pihak, pemda, BUMD, serta masyarakat untuk bersama menyebarkan pesan antikorupsi melalui kegiatan dan kampanye di berbagai media,” ujar Amir dalam Webinar Series 1 Pariwara Antikorupsi 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Rabu.
Kampanye ini tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga membangun gerakan kolektif dari tingkat lokal. Berbagai kegiatan akan dilakukan melalui media cetak, digital, audiovisual, hingga aktivasi langsung di lapangan.
Mohammad Jhanattan, analis dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan peran aktif aparatur daerah dalam mencegah korupsi.
“Lebih dari 200 kepala daerah telah ditangkap KPK karena penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan daerah menjadi sangat krusial,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pelaporan indikasi korupsi melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang kini diperkuat di wilayah rawan.
Dalam sesi webinar tersebut, Rosinsko Hiro dari Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia turut memberikan strategi kampanye efektif, mulai dari narasi berbasis data dan emosi, hingga teknik framing seperti enforce, tease, dan probe untuk menggugah kesadaran publik.
Puncak kampanye Pariwara Antikorupsi 2025 akan ditandai dengan ajang penghargaan yang digelar pada 28 November 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya daerah dalam menyuarakan nilai-nilai antikorupsi.
Melalui kampanye ini, KPK berharap langkah kecil di daerah dapat berdampak besar pada perubahan nasional yang sejalan dengan program pemerintah pusat dalam Asta Cita. (R)
