Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sinergi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, khususnya di kalangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga karakter dan moralitas aparatur negara.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang merata.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi panel Forum Human Capital yang digelar di Kantor KKP, Jakarta, Senin.
“Integritas tidak diajarkan di sekolah atau pendidikan khusus, karena integritas itu disisipkan dalam kehidupan sehari-hari. CPNS harus memahami dan memaknai hakikat integritas secara utuh,” ujar Setyo di hadapan ratusan CPNS KKP Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Setyo mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih membayangi pencapaian Indonesia Emas 2045, salah satunya adalah skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 yang masih stagnan di angka 37 dari 100.
Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional juga menempatkan Indonesia pada kategori rentan dengan skor 71,53. Sementara capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga belum optimal dengan nilai 75 dari 100.
Namun demikian, KKP mencatat hasil cukup baik dalam SPI 2024 dengan meraih nilai 80,31. KPK memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan berharap tren positif ini dapat terus ditingkatkan.
“Harapannya di tahun 2025 skor tersebut dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Semua pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan skor indeks integritas ini,” lanjut Setyo.
Meski capaian SPI KKP cukup tinggi, KPK tetap menyoroti sejumlah potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian tersebut.
Sebanyak 73% responden SPI menilai masih terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, 56% menyebut adanya praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 42% mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi.
“Risiko tindak pidana korupsi di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi. Maka, perlu langkah serius untuk memperbaiki tata kelola birokrasi agar lebih bersih dan profesional,” tegas Setyo.
Sebagai bagian dari penguatan integritas, KPK merekomendasikan beberapa strategi kepada KKP, antara lain: memperkuat peran pimpinan dalam mendukung program integritas, menginternalisasi nilai antikorupsi dalam seluruh proses manajemen SDM, serta menjadikan pegawai sebagai duta integritas di lingkungan kerja maupun masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Prof Yudi Nurul Ihsan menekankan pentingnya sinergi antara integritas dan inovasi.
Menurutnya, KKP harus menjadi institusi yang tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga menjadi penggerak inovasi di sektor kelautan dan perikanan.
“Dengan inovasi dan riset yang kita miliki, kita akan mampu menjawab tantangan masa depan. KKP perlu menjadi pabrik inovasi, bukan hanya pelaksana rutinitas,” ujarnya.
Melalui penguatan nilai integritas dan semangat inovasi, para CPNS di lingkungan KKP diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif membangun pemerintahan bersih, transparan, dan berdaya saing, sebagai bagian dari langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. (R)
