Jakarta (buseronline.com) – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengubah Statuta 2019 menjadi Statuta 2025 dalam Kongres Biasa yang digelar, Rabu (4/6/2025) di Jakarta.
Perubahan besar ini menandai komitmen PSSI untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah, khususnya Asosiasi Provinsi (Asprov), Asosiasi Kota (Askot), dan Asosiasi Kabupaten (Askab), dalam pembangunan sepak bola nasional secara menyeluruh dan merata.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan pers usai kongres menegaskan bahwa perubahan statuta ini akan menjadi landasan kuat bagi pengembangan sepak bola dari akar rumput hingga ke level nasional.
“Yang terpenting dalam perubahan statuta ini adalah bahwa peran sepak bola nasional sekarang tidak hanya bergantung di pusat, tetapi justru kini ujung tombaknya berada di daerah-daerah,” ujar Erick.
Erick menyampaikan tiga poin besar dalam Statuta 2025:
1. Desentralisasi Peran
Pembangunan sepak bola tidak lagi tersentralisasi di tingkat nasional.
Peran Asprov, Askot, dan Askab diperkuat sebagai penggerak utama sepak bola di tingkat lokal.
2. Kepemimpinan Daerah
Ketua Asprov tetap dipilih melalui mekanisme pemilihan terbuka.
Ketua Askot dan Askab kini akan ditunjuk langsung oleh Asprov, guna memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja di daerah.
3. Fleksibilitas Kompetisi
Liga 4 akan digelar di kota-kota selama 4 bulan. Juaranya akan naik ke Liga 3 tingkat provinsi.
Fleksibilitas memungkinkan daerah dengan sedikit klub bergabung membentuk satu kompetisi.
Erick mencontohkan Bali yang memiliki 9 kabupaten/kota dan 50 klub, namun hanya dua kota yang memiliki cukup klub untuk membuat liga. Dengan kolaborasi, kompetisi tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan daerah lain.
Erick juga menekankan pentingnya fleksibilitas lintas administratif. Ia mencontohkan sebuah wilayah di Kalimantan Timur yang lebih dekat ke Kalimantan Utara.
Jika tetap dipaksakan masuk zona lama, biaya operasional menjadi sangat tinggi. “Kalau Asprov dan Askot bisa bersatu, mereka bisa tukar wilayah agar lebih efisien. Semua ini soal jarak dan biaya,” ungkapnya.
Dengan struktur organisasi yang diperkuat, Erick optimistis sepak bola daerah bisa didukung oleh pemerintah daerah melalui APBD, termasuk lewat ajang seperti Bupati Cup dan Gubernur Cup.
“Dengan Asprov yang kuat, Askab ditunjuk, dan ada peraturan daerah yang mendukung, maka APBD bisa digunakan untuk membangun sepak bola daerah,” tambah Erick.
Meski PSSI kini memiliki dana terbesar sepanjang sejarahnya, Erick mengakui bahwa dana tersebut masih belum cukup untuk menjangkau semua cabang dan kebutuhan.
“Futsal masih minta, sepak bola pantai belum kebagian. Karena itu, distribusi kesejahteraan dan pembangunan harus lebih merata. Inilah formula yang kita dorong dua tahun ke depan,” pungkasnya.
Dengan perubahan ini, PSSI berharap pembangunan sepak bola tidak lagi terhambat oleh ego sektoral, zonasi yang kaku, atau keterbatasan dana.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan pembinaan berjenjang, kompetisi berkesinambungan, dan distribusi sumber daya yang lebih adil. (R)
