Sergai (buseronline.com) – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sergai menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.
Wakil Bupati Sergai H Adlin Tambunan selaku Ketua TPPS dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kahar Effendi saat membuka kegiatan menyampaikan, salah satu tantangan masalah kesehatan yang harus dituntaskan di Kabupaten Sergai adalah balita stunting.
Ia menyebut, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kabupaten Sergai merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan prevalensi stunting sebesar 1,1% yaitu dari 20% di tahun 2021 menjadi 21,1% di tahun 2022.
Word Health Organization (WHO) menetapkan batas normal stunting atau prevalensi rendah yaitu di bawah 20%.
“Upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang telah dilakukan di Sergai adalah dengan mencari dan menangani penyebab langsung dan penyebab tidak langsung yang dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif,” ujarnya.
Intervensi sensitif, sebut Adlin, intervensi yang dilakukan di luar sektor kesehatan dengan keterlibatan lintas-sektor, organisasi profesi, masyarakat, dan potensi swasta.
Hal ini menyentuh semua penyebab tidak langsung terjadinya kasus stunting yang ada di Sergai, namun menjadi akar masalah yang sangat mendasar.
Menurutnya, upaya percepatan pencegahan stunting menjadi tidak mudah jika berhadapan dengan kondisi objektif yang terjadi di masyarakat.
Tentunya, Sergai tetap optimis bahwa segala bentuk intervensi yang sudah dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Ia meyakini, aksi konvergensi dalam jangka panjang efektif dalam mencegah stunting pada balita. Hal ini merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi sensitif dalam pencegahan dan penurunan stunting.
“Tujuannya menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan antar sektor, pemerintah, masyarakat, organisasi profesi dan swasta dengan mendapat dukungan dari semua pihak, mulai tingkat Pemkab, kecamatan, hingga pemerintahan desa, dan non pemerintah,” terangnya.
Adlin juga menyadari bahwa semua pihak sudah berniat dan berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Untuk itu, pertemuan ini merupakan wahana evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan koordinasi percepatan penurunan stunting pada tahun 2023.
Melalui pertemuan ini, ia meyakini semua pihak terkait dapat menjalin kerjasama yang lebih maksimal melalui OPD/kelembagaan/organisasi dan profesi, swasta, dan masyarakat.
“Pertemuan hari ini juga harus mampu mendorong dan menguatkan konvergensi antar program yang selama ini sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan kegiatan secara konvergen dan integral harus disusun dan disepakati bersama. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya nanti harus mampu kita atasi bersama, hasilnya kita diskusikan bersama terhadap pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak dan semua level, agar dapat memahami dan melaksanakannya,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), dr Helminur Iskandar Sinaga dalam laporannya menjelaskan tujuan kegiatan ini yaitu membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting pada masyarakat di Sergai.
Kemudian, menumbuhkan komitmen untuk membangun percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting pada masyarakat. Dan terakhir, diharapkan mampu melahirkan sinergitas dalam melaksanakan peran dan fungsi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Kegiatan ini dihadiri sebanyak 162 orang dari berbagai latar belakang dan mengundang pihak Bapedalitbang Sergai sebagai narasumber,” ujarnya.
Untuk output kegiatan, lanjutnya, ada lima target yang ingin dicapai yaitu, meningkatnya pemahaman lintas sektoral tentang pemantauan status gizi e-PPBGM dalam upaya percepatan penurunan stunting, meningkatnya pemahaman lintas sektoral mengenai Perbup Nomor: 73 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting.
“Kemudian, meningkatnya pemahaman lintas sektoral tentang peran dan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan penurunan stunting, meningkatnya peran serta dan dukungan lintas sektoral terhadap penganggaran pelaksanaan TPK dalam upaya percepatan penurunan stunting, dan menurunnya prevalensi stunting kabupaten Sergai,” paparnya.
Kegiatan dihadiri para Staf Ahli, Asisten Administrasi Umum Kaharuddin, Kepala Bapedalitbang Sergai Rusmiani Purba, Kepala Dinas Kesehatan dr Yohnly Boelian Dachban, para camat, perwakilan Kemenag Sergai, para Kepala Puskesmas, dan Satgas Stunting. (R)