Tebingtinggi (buseronline.com) – Pemko Tebingtinggi melalui Badan Kesbangpol bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Mendagri menggelar Forum Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah, di Ruang Aula, Lantai IV, Gedung Balai Kota, Jalan Dr Sutomo.
Pj Wali Kota Drs Syarmadani MSi mengatakan era saat ini, kehidupan dinamika sangat kompleks dan kompetitif harus ada proses sistematis dari semua pihak.
Ia berharap kegiatan ini ada rekomendasi yang bisa dibawa Ditjen Polpum ke pemerintah pusat dan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan.
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Drs Drajat Wisnu Setyawan MM mewakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI mengatakan akan pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan ditanamkan sejak usia dini.
“Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang berbeda agama, besarnya wilayah Indonesia saat ini, serta beraneka ragam suku dan budaya yang berada di Negara Indonesia ini,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan keanekaragaman tersebut, menurutnya, dibutuhkan forum wawasan kebangsaan untuk mengingatkan kembali Pancasila kepada anak bangsa, melalui keteladanan, kesatuan antara kata dan perbuatan atau hal-hal yang inspiratif yang diarahkan untuk pengembangan dan membangun cinta tanah air.
“Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah amanah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan di daerah,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung percepatan pembentukan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 000.9.1.1/6156/Polpum tanggal 6 Juli 2023 tentang Percepatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah.
Sesuai data Kemendagri, sampai dengan tanggal 26 September 2023 diperoleh informasi bahwa daerah yang sudah membentuk PPWK adalah 34 provinsi (tersisa 4 provinsi, yang merupakan DOB baru Provinsi Papua) dan 237 Kabupaten/ Kota atau sebesar 46,11 persen (tersisa 277 Kabupaten/ Kota).
Ada tiga permasalahan utama yang dihadapi daerah dalam pembentukan PPWK ini, antara lain pertama ketiadaan atau minimnya anggaran. Kedua, masih banyak program dan kegiatan di daerah yang tidak sejalan atau mendukung pembentukan PPWK di daerah.
Ketiga, kurangnya dorongan intensif dari provinsi terhadap kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan PPWK di daerah.
Menurutnya, pembentukan PPWK merupakan cerminan terlaksananya wawasan kebangsaan di daerah. Untuk itu, dibutuhkan kader/penyuluh wawasan kebangsaan untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa akan makna dari Pancasila.
Sebelumnya, dalam laporan panitia penyelenggara oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri RI, Dr Drs Bangun Sitohang, MM maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan agar persatuan dan kesatuan NKRI semakin kokoh dan membangun semangat dan dorongan untuk mencintai tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI.
Dengan tujuan, memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
Melalui kegiatan ini, juga diharapkan dapat menciptakan pelopor perubahan karakter dan wawasan kebangsaan dalam rangka mendorong keutuhan bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menanamkan pemahaman wawasan kebangsaan pada diri generasi millenial karena merupakan sumber potensial dimasa yang akan datang.
“Dan tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan pada bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan,” terangnya.
Kegiatan dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Pemko Tebingtinggi atas terbentuknya pokja PPWK.
Turut dihadiri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Bambang Sudaryono, perwakilan Kesbangpol provinsi Sumut, jajaran ASN lingkup Kesbangpol Kota Tebingtinggi, tim dari Ditjen Polpum Kemendagri RI, perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi agama. (R)