Jakarta (buseronline.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani meluncurkan dua program pelatihan dan pembelajaran guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam Seminar Pengarusutamaan Gender Kemenkeu dengan tema “APBN Responsif Gender Menuju Indonesia Emas 2045″ yang diselenggarakan di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.
Program pertama yang diluncurkan Menkeu yaitu E-Learning Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Program ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.
Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas Kementerian maupun Lembaga untuk mengenali isu-isu gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta merencanakan berbagai kegiatan sebagai solusinya.
Selain itu, Menkeu juga meluncurkan Program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Purna Pekerja Migran yang merupakan kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan United Nations (UN) Women Indonesia.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan peluang penghidupan keluarga pekerja migran perempuan yang telah kembali ke Indonesia melalui peningkatan kapasitas literasi finansial dan kewirausahaan digital.
Dalam keynote speech-nya, Menkeu Sri Mulyani mendorong para pemangku kepentingan untuk bisa menggunakan kepekaan dan cara pandang yang sensitif terhadap gender dalam menyusun kebijakan.
“Untuk menciptakan tadi martabat kemanusiaan kita yang adil dan beradab itu adalah dengan making sure lensa optiknya, cara kita melihat masalah, cara kita bekerja, kita peka terhadap gender. Peka saja. Karena ternyata suatu policy itu bisa sangat tidak simetris pengaruhnya kepada perempuan dan laki tidak simetris,” ujar Sri Mulyani.
Ia mencontohkan, dalam pemberian bantuan ketika terjadi bencana alam bisa saja prosesnya kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Menurutnya, perempuan justru memiliki kebutuhan dan memerlukan perlakuan yang berbeda.
Pun demikian dalam mendesain pembangunan infrastruktur. Menkeu menyebut para penyusun kebijakan perlu untuk memikirkan dampak pembangunan tersebut terhadap perempuan dalam hal membantu mobilitas dan juga memberikan proteksi yang memadai bagi kaum hawa.
“Inilah yang saya menganggap dan saya betul-betul memberikan apresiasi sama teman-teman di Kementerian Keuangan. Benar-benar bahwa Kementerian Keuangan itu saya minta selalu menjadi champion di bidang itu,” lanjutnya.
Menkeu menjelaskan bahwa program pengarusutamaan gender bukan berarti pemihakan untuk memanjakan gender tertentu. Namun, hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan.
“Jadi inklusivitas di dalam sebuah institusi harus dihadirkan melalui pemihakan yang tujuannya bukan untuk memanjakan atau membedakan dalam artian oh kayaknya perempuan harus di treat special. They just different, laki dan perempuan itu beda.” ucap sang Bendahara Negara.
“Jadi saya minta teman-teman di Kementerian Keuangan untuk bisa mengenali kebutuhan itu tanpa kemudian mengatakan, oh ini dimanja, oh ini diskriminatif. Enggak, it’s just different!,” tutupnya. (R)