Jakarta (buseronline.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran penting APBN sebagai instrumen dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi-fiskal daerah. Hal ini ia katakan saat memberikan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan secara daring.
“APBN memerankan peran yang sangat penting. Dia tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu harus dikelola secara akuntabel, namun dia juga harus menjawab berbagai tantangan-tantangan dan guncangan ekonomi yang terjadi seperti waktu pandemi dan sekarang dalam kondisi geopolitical global dan juga dari sisi perlemahan ekonomi global,” terangnya.
Berbagai program pembangunan di tahun 2024 difokuskan untuk beberapa hal yang menjadi prioritas, diantaranya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani. Selain itu pada tahun 2024, prioritas dari belanja utama berkaitan dengan peningkatan SDM seperti pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan.
“Kemudian, pembangunan infrastruktur (juga menjadi prioritas pembangunan) yang terus akan mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Kita juga melihat bahwa pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan kita selain IKN dan food security/ketahanan pangan,” lanjutnya.
Menkeu mengatakan bahwa pembangunan di daerah sangat tergantung juga dari peranan APBN melalui transfer dari APBN untuk mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah. Transfer ke daerah yang terdiri dari DAU, DAK, dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya dari tahun 2014 terus meningkat nilai nominalnya.
Menurut Menkeu, ini menggambarkan bahwa daerah memiliki peranan penting di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian masing-masing.
“Transfer ke daerah tentu juga diharapkan sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional, sehingga dampak dari APBN dan APBD menjadi jauh lebih meningkat apabila allignment dan sinkronisasi dari strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD terjadi,” tukas Menkeu. (R)