Jakarta (buseronline.com) – Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan merupakan alat ukur yang dirancang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memotret integritas pendidikan Indonesia, termasuk memetakan kondisi karakter peserta didik di satuan pendidikan. Pada tahun 2023, SPI Pendidikan menjadi Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta memperluas cakupan survei ke seluruh provinsi dengan melibatkan 3.108 satuan pendidikan seluruh jenjang, sekaligus menjadi upaya pemerintah mewujudkan generasi masa depan yang antikorupsi.
“Inisiatif KPK dalam menyelenggarakan SPI Pendidikan sejalan dengan perubahan yang sedang digerakkan Merdeka Belajar. Pemetaan kondisi pendidikan melalui SPI Pendidikan membantu perancangan intervensi yang tepat dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang berintegritas,” kata Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya pada Peluncuran Indeks Integritas 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024 secara daring.
Nadiem menambahkan, Hari Pendidikan Nasional 2024 bertepatan dengan gerakan Merdeka Belajar yang sudah berjalan selama 5 tahun. Sepanjang perjalanan tersebut, berbagai langkah transformasi telah dilakukan untuk membawa pendidikan Indonesia ke arah lebih baik, termasuk mewujudkan generasi Pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas.
“Salah satu transformasi tersebut adalah Kurikulum Merdeka yang tahun ini mulai diimplementasikan secara nasional, serta mengedepankan karakter peserta didik melalui Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Selain itu, dalam asesmen nasional Kemendikbudristek tidak hanya mengukur peserta didik melalui kemampuan kognitifnya, namun juga mengukur sikap, nilai, dan keyakinan yang mencerminkan karakter peserta didik,” ujarnya.
Lebih dari itu, Nadiem mengemukakan bahwa Kemendikbudristek juga telah mendorong manajemen satuan pendidikan yang akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Menutup sambutannya, Nadiem berharap SPI Pendidikan dapat terus dilakukan dengan skala yang lebih besar, sehingga dampaknya akan semakin terasa lebih luas.
“Kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan KPK harus semakin diperkuat untuk menyelaraskan upaya bersama mewujudukan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berintegritas,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat korupsi melalui pendidikan antikorupsi. SPI Pendidikan menjadi upaya KPK dalam mengukur dampak dari program pendidikan antikorupsi yang diinisiasi secara kolaboratif oleh seluruh pemangku pendidikan di Indonesia, terutama upaya pembangunan integritas peserta didik di semua jenjang pendidikan.
“Melalui SPI Pendidikan, KPK berupaya memotret dan memetakan kondisi integritas pendidikan melalui tiga aspek utama, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan,” ucapnya.
Johanis menambahkan, salah satu tujuan SPI Pendidikan adalah memberi rekomendasi perbaikan dari hasil survei untuk meningkatkan efektivitas implementasi antikorupsi, terutama untuk Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan pemangku kebijakan pendidikan tingkat nasional serta dinas pendidikan pada tingkat daerah. Rekomendasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi satuan pendidikan dalam menyusun program-program peningkatan integritas peserta didik dan ekosistem pendidikan.
“Metode dan instrumen SPI Pendidikan terus dievaluasi dan dikembangkan agar dapat menjawab kebutuhan dan tujuan pengukuran. Selain itu, SPI Pendidikan juga akan mengikuti perubahan yang berkembang secara umum pada jenjang pendidikan agar terwujudnya generasi masa depan yang antikorupsi,” tutup Johanis.
Selanjutnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana memaparkan bahwa dari hasil SPI Pendidikan 2023 dapat disimpulkan beberapa saran dan rekomendasi. Pertama, perlunya peningkatan upaya penguatan integritas ekosistem pendidikan oleh satuan pendidikan. Kedua, meminimalisir perilaku kecurangan akademik di satuan pendidikan. Ketiga, mendorong pencegahan korupsi untuk menciptakan tata kelola sektor pendidikan yang berintegritas.
“Pada tahun 2024, SPI Pendidikan akan menyasar kepada 33.984 satuan pendidikan mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota, sehingga hasil survei akan kami bagikan kepada pemangku kebijakan pendidikan tingkat nasional, daerah, dan kabupaten/kota. Selain itu, kami akan menargetkan kepada 208.882 responden dengan sebaran kuesioner kurang lebih satu juta orang,” tutup Wawan. (R)