Jakarta (buseronline.com) – Pemulihan layanan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 terus menunjukkan kemajuan pesat dengan kembalinya 86 layanan yang berasal dari 16 tenant.
Pemulihan ini tidak terlepas dari kerja keras tim yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Tbk, serta partisipasi aktif dari semua tenant yang terdampak.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa hingga 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berhasil diaktifkan kembali.
Layanan-layanan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari layanan perizinan hingga layanan informasi dalam bentuk portal.
Salah satu layanan yang berhasil dipulihkan adalah layanan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dalam proses pemulihan ini, pemerintah membagi layanan menjadi tiga zona berdasarkan tingkat kerentanannya. Zona merah adalah tempat karantina data yang terdampak insiden.
Data di zona ini dipisahkan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah penyebaran kerusakan lebih lanjut. Setelah data di zona merah ditangani, mereka dipindahkan ke zona biru.
Di zona ini, data melalui proses penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan untuk memastikan bahwa data tersebut bebas dari ancaman siber. Setelah data dinyatakan aman, mereka dipindahkan ke zona hijau, di mana data tersebut siap untuk digunakan kembali dan layanan publik bisa diunggah ke pusat data yang baru.
Menurut Menko Hadi Tjahjanto, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Langkah-langkah ini diambil untuk meminimalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh serangan siber, yang dapat merugikan pelayanan publik.
Pemerintah juga melakukan pembersihan data dari malware atau virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan. Selain itu, parameter keamanan infrastruktur juga diperkuat untuk mencegah serangan di masa depan.
Pemulihan layanan PDNS 2 ini tidak hanya penting untuk menjaga kelangsungan layanan publik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan integritas data.
Partisipasi aktif dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menunjukkan kerjasama yang solid dalam menghadapi insiden ini.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting dalam penanganan insiden siber di masa mendatang dan meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan layanan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan semua layanan publik yang terdampak dapat segera pulih dan kembali berfungsi normal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (R)
