Jakarta (buseronline.com) – TNI, sebagai komponen utama pertahanan negara yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Pendukung, diharapkan selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Dalam rangka Operasi Militer Perang (OMP), TNI akan menyusun rencana kontijensi nasional yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ketidakpastian geopolitik dunia pasca pandemi Covid-19, yang dapat memicu gesekan antar-negara bahkan hingga perang terbuka.
Hal ini disampaikan Sekretaris Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Frenky Riupassa SSos MHan saat menjadi panelis dalam diskusi panel di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI. Diskusi panel tersebut mengangkat tema “Arah dan Kebijakan Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Militer untuk Perang (Renkon TNI OMP) Tahun 2025-2029 selaras dengan Kebijakan Politik Negara dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok TNI”.
Brigjen Frenky menegaskan bahwa peperangan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan umat manusia, sesuai dengan ungkapan jenderal perang era Romawi, Flavius Vegetus Renatus, “Cis vis pacem parabelum” yang artinya jika menginginkan perdamaian, harus bersiap menghadapi perang.
“Peperangan akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis internasional, regional, dan nasional yang saling berkaitan. Contohnya, kondisi Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia dan nasional Indonesia,” jelasnya.
Untuk menghadapi kemungkinan ancaman OMP, TNI perlu mengevaluasi posisi kekuatan Indonesia di kawasan dan dunia untuk mengukur kemampuan dan menentukan strategi yang tepat. “Strategi tersebut akan dimuat dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Haneg) untuk periode 2025-2029,” tambahnya.
Brigjen Frenky juga menjelaskan bahwa posisi Kemenko Polhukam dalam penyiapan kontijensi nasional adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Hal ini selaras dengan tugas pokok Kemenko Polhukam sebagai kementerian koordinator.
Selain itu, Frenky memaparkan tahapan perang dan pentingnya diplomasi negara dalam menghadapi kemungkinan konflik, terutama di kawasan Asia yang rentan terhadap perebutan pengaruh antara China dan Amerika di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan sengketa Laut China Selatan.
Di akhir paparannya, Brigjen Frenky menegaskan bahwa Kemenko Polhukam siap memberikan dukungan untuk menghadapi kontijensi nasional dalam rangka OMP tahun 2025-2029. Dukungan ini akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Kemenko Polhukam serta kebijakan pemerintah dalam RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029. (R)