Jakarta (buseronline.com) – Pendidikan vokasi terus menunjukkan peran pentingnya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Melalui Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang diluncurkan tahun lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berhasil menghasilkan 27 policy paper atau laporan kebijakan.
Policy paper ini diharapkan dapat digunakan oleh kepala daerah sebagai acuan dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pendidikan vokasi. Dalam acara Diseminasi Hasil Kinerja Program Ekosistem Kemitraan di Jakarta, Adi Nuryanto, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), menyampaikan bahwa sebagian besar policy paper ini telah diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.
“Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder,” kata Adi Nuryanto, seperi dilansir dari Kemendikbudristek.
Dokumen kebijakan ini merupakan hasil kajian dari Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) bersama Ditjen Vokasi dengan pendanaan dari LPDP. Dokumen tersebut memuat pemetaan dan klasterisasi potensi daerah, perencanaan tenaga kerja, perencanaan inovasi, serta rekomendasi untuk pengembangan atau pembangunan daerah.
Program ini melibatkan 20 tim dari Konsorsium PTPPPV di 27 provinsi di Indonesia, dengan partisipasi sekitar 287 anggota tim kerja yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Hasilnya, lebih dari 1.000 kemitraan telah terbentuk.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dalam perbincangan pembangunan daerah melalui program kemitraan dan policy paper yang dihasilkan. “Kemajuan pendidikan vokasi tidak bisa lepas dari daerah,” kata Dirjen Kiki.
Selain itu, Kiki menekankan pentingnya jejaring yang kuat yang dibangun oleh politeknik melalui program ini. “Jejaring ini akan menjadi aset berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” tambahnya.
Wisnu Sardjono Soenarso, Direktur Fasilitas Riset LPDP, berharap policy paper yang telah dihasilkan dapat menjadi modal ekosistem yang berguna untuk memajukan ekonomi daerah. Ia juga menyebutkan pentingnya menjaga semangat dalam mengawal dokumen kebijakan ini, terutama menjelang pergantian kepemimpinan.
Policy paper ini telah mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Beberapa daerah bahkan menggunakan dokumen ini sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Konsorsium PTPPPV Kepulauan Riau (Kepri), Sudra Irawan, menyatakan bahwa hasil policy paper yang mereka hasilkan akan menjadi sumber referensi utama untuk menyusun RPJMD Provinsi Kepri. Konsorsium PTPPPV Kepri, yang terdiri atas Politeknik Negeri Batam, Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala, berhasil memetakan 31 potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kepri serta mengidentifikasi lima sektor unggulan dan potensial.
Melalui metode foresight dan sistem dinamik, policy paper tersebut bahkan dapat memprediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri hingga tahun 2050 serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (R)