Berastagi (buseronline.com) – Masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Sumut butuh dukungan keteladanan semua pihak. Kalaupun masih terjadi kematian, mestinya setelah ada upaya keras untuk mengatasi penyebab agar kematian itu menjadi bermartabat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes saat membuka kegiatan orientasi pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMPSR) di Sumut.
“Saya ingin menyampaikan bahwa semestinya angka kematian ibu (AKI) angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Sumut bisa kita tekan dan turunkan dengan memastikan bahwa setiap kematian diketahui penyebabnya. Untuk itu perlu dilakukan audit yang benar dan dari hati, agar masalah dapat ditemukan untuk dicarikan solusi dan tidak terulang,” katanya.
Kegiatan orientasi AMPSR Sumut yang dilaksanakan pada 17-19 Januari 2023 di Hotel Sibayak Kabupaten Karo ini diikuti perwakilan tim AMP dari tiga kabupaten dampingan USAID MPHD yaitu Deliserdang, Karo dan Asahan. Satu lagi daerah dampingan Langkat tidak ikut dalam kegiatan ini karena sudah melakukan secara mandiri di Stabat.
Pelaksanaan pelatihan orientasi AMPSR merupakan kerjasama USAID MPHD Sumut dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut. Senior Program Manager USAID MPHD dr Apsari Diana Kusumastuti MARS menyatakan bahwa dukungan USAID MPHD untuk pelaksanaan kegiatan orientasi AMPSR ini karena sudah ada amanah dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
Apsari menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas komite AMPSR di tingkat kabupaten/kota, mendorong kabupaten/kota untuk melakukan audit kematian maternal dan perinatal sesuai standar pedoman AMPSR yang telah ditetapkan.
Selanjutnya kegiatan juga diharapkan mampu menyampaikan panduan AMPSR terbaru dan formulir-formulir yang digunakan dalam pelaporan kematian maternal dan perinatal. Lebih lanjut dr Apsari menekankan AMPSR merupakan nadi utama untuk penurunan kematian ibu dan bayi.
Tim AMPSR yang mewakili Kabupaten dampingan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabuapten, Tim RSUD yang terdiri dari Spesialsi Kebidanan dan spesilais Anak, Bidan, Perwakilan Puskesmas dan organisasi profesi (IDI, IBI dan PPNI). Tim AMPSR merupakan tim yang secara formal diatur atau ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.
Kehadiran tim AMPSR dari tiga Kabupaten yang diundang berdasarkan informasi dari tim MPHD hampir 100%. Hal ini merupakan bukti keseriusan tiga kabupaten ini untuk bisa memperbaiki proses audit yang selama ini sudah dilakukan.
Dengan adanya pedoman AMPSR yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI, maka proses hari ini membuktikan dukungan USAID MPHD terhadap program yang dilakukan pemerintah. Para pelatih atau mentor yang memfasilitasi kegiatan ini cukup beragam.
Selain menggunakan para mentor dari Sumut, kegiatan juga diperkuat melalui presentasi dari Kementrian Kesehatan. Pada Sesi awal, Kemenkes RI mempresentasikan tentang tentang Kebijakan AMPSR di Indonesia yang disampaikan dr Florentine Marthatilova dari Tim Kerja Surveilans Gizi dan KIA.
Selain itu, dari Kemenkes (dr Irna Lidiawati MARS) menyampaikan materi tentang dukungan Akreditasi RS terhadap AMPSR. Sekarang AMPSR menjadi salah satu indikator yang akan diukur untuk Proses Akreditasi Rumah Sakit.
Kegiatan orientasi AMPSR Sumut secara konten difasilitasi dr Nurlely Bethesda Sinaga dari WHO. Tugas dr Beth mengawal proses pelatihan yang akan berlangsung tiga hari. Dalam salah satu sesi, dr Beth menyebutkan bahwa posisi Sumut masih tinggi sebagai kontributor AKI AKB di Indonesia.
Namun demikian secara palaporan, kabupaten dan kota di Sumut sudah mengalami peningkatan perbaikan. Namun demikian kualitas audit kematian ibu dan bayi masih membutuhkan perbaikan. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan orientasi sekaligus memastikan Pedoman AMPSR yang dikeluarkan oleh Kementerian bisa dilaksanakan.
Sederetan mentor Sumut ikut memfasilitasi antara lain dr Ade Rachmat Yudianto MKed (Ped) SpA (K), dr Iman Helmi Efendi MKed ()G) SpOG (K), Prof Dr dr Sarma Lumbanraja MKed (OG) SpOG (K), dr Aswan B Nasution beserta tim AMPSR Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
Seperti diketahui, MPHD merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang diatas program pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka upaya penurunan AKI AKB di Indonesia. MPHD bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur.