Jakarta (buseronline.com) – Kemendikbudristek menyatakan bahwa pembangunan pendidikan nasional selama satu dekade terakhir telah berjalan di koridor yang tepat. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan di bawah inisiatif Merdeka Belajar memberikan dampak positif signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Kami semakin yakin bahwa kita telah berada di jalur yang benar. Melalui berbagai program Merdeka Belajar, Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Selasa.
Suharti menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberikan hasil yang menggembirakan.
Sekolah-sekolah yang telah mengadopsi kurikulum ini selama tiga tahun menunjukkan capaian literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan sekolah yang baru menerapkannya dalam waktu lebih singkat.
Selain fokus pada kualitas pendidikan, Kemendikbudristek juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Upaya ini diwujudkan melalui program-program seperti penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penyesuaian satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
“Biaya operasional pendidikan tidak lagi disamakan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Ini untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang setara,” ujar Suharti.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55 pada tahun 2023. Selain itu, Harapan Lama Sekolah anak usia 7 tahun ke atas juga meningkat dari 12,55 tahun pada 2015 menjadi 13,15 tahun pada 2023, melebihi target nasional 12 tahun.
Kemendikbudristek juga berhasil mencatat kemajuan di sektor pendidikan vokasi. Berdasarkan data BPS, persentase lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah kelulusan meningkat dari 32,1% pada 2021 menjadi 38,4% pada 2023. Demikian pula, lulusan diploma vokasi yang bekerja setelah satu tahun kelulusan mengalami kenaikan dari 50,2% pada 2021 menjadi 58,6% pada 2023.
Untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, Kemendikbudristek terus memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan industri. Kurikulum pendidikan vokasi dikembangkan bersama industri agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Link and match dilakukan dari hulu ke hilir. Kami juga mengundang guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga siswa dapat langsung belajar dari praktisi,” tambah Suharti.
Kemendikbudristek berharap upaya ini dapat memastikan lulusan SMK dan pendidikan vokasi siap menghadapi dunia kerja atau menjadi wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. (R)