Jakarta (buseronline.com) – Kemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dan Direktorat SMA Ditjen Pauddikdasmen, melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan untuk Regional 1.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari sepuluh provinsi, termasuk Sumatera Utara, Riau, Aceh, Banten, dan Bengkulu, dengan menggunakan metode hybrid, gabungan daring dan luring.
Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, menekankan bahwa isu kekerasan di sekolah menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. “Kami berharap modul penanganan kekerasan yang dirancang ini bisa meningkatkan kapasitas Satgas dan TPPK dalam menangani masalah kekerasan. Dengan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif,” ujarnya.
Data menunjukkan 36% siswa berpotensi mengalami perundungan dan 34% terancam kekerasan seksual. Pelatihan ini diharapkan bisa memperkuat Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
Saat ini, lebih dari 93% TPPK telah terbentuk di satuan pendidikan Indonesia. Satgas dan TPPK menjadi ujung tombak penanganan kekerasan di sekolah. Peserta pelatihan berasal dari berbagai elemen, termasuk LSM dan Sekolah Penggerak. Hapit Agustin, perwakilan TPPK dari Deli Serdang, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara menangani kasus kekerasan secara efektif.
Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan di seluruh Indonesia. Region 5 dijadwalkan mengikuti pelatihan pada 21-24 Oktober mendatang, mencakup Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Kemendikbudristek bekerja sama dengan berbagai lembaga dan masyarakat sipil untuk memastikan penanganan kekerasan di sekolah dilakukan sesuai pedoman. (R)