26 C
Medan
Sabtu, Oktober 19, 2024

Upaya Bawaslu Sumut Tingkatkan Pengawasan Pilkada Lawan Kotak Kosong

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Medan (buseronline.com) – Bawaslu Sumut menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Ritz Cafe, Kisaran, Kabupaten Asahan, Jumat (18/10/2024).

Acara ini bertujuan untuk memastikan proses demokrasi dan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan regulasi, serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya di daerah yang akan menghadapi kotak kosong, seperti di Kabupaten Asahan.

Anggota Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan bahwa FGD ini dihadiri oleh berbagai unsur organisasi profesi jurnalis dan organisasi kemahasiswaan, termasuk PWI, SMSI, IJTI, IWO, IWOI, GMKI, GMNI, GSNI, dan KOLEGA Asahan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ekstra, terutama mengingat Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah di Sumut yang menghadapi potensi kotak kosong.

“Geopolitik di sejumlah daerah menunjukkan fenomena satu calon atau calon tunggal yang melawan kotak kosong. Oleh karena itu, kami perlu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Saut. Dia menambahkan bahwa meskipun kebutuhan terhadap kampanye kotak kosong seharusnya mendapatkan perhatian, hanya mereka yang memiliki visi dan misi yang diizinkan berkampanye sesuai dengan undang-undang.

Saut juga mengingatkan bahwa ketertarikan publik terhadap kotak kosong cukup tinggi dibandingkan dengan pasangan calon. “Masyarakat sering kali merasa belum terpuaskan dengan calon yang ada,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu berencana menciptakan paradigma baru dengan mendorong keterbukaan informasi melalui siaran pers. “Kami ingin informasi disampaikan seluas-luasnya, meskipun ada regulasi yang mengatur informasi yang tidak bisa diberikan kepada media atau jurnalis,” ujarnya.

Halimatus Sakdiah, anggota Bawaslu Kabupaten Asahan periode 2018-2023, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi Pilkada di Asahan. “Mahasiswa perlu menjernihkan pikiran masyarakat untuk menghilangkan praktik money politik. Jika masyarakat menerima uang dari calon, ini dapat berdampak buruk pada kinerja calon jika terpilih,” jelasnya.

Halimatus menambahkan bahwa media juga berperan penting dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada, dengan menyampaikan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari money politik. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru