28 C
Medan
Jumat, November 22, 2024

Dipercayakan di Komisi V, Ijeck Bertekad Pembangunan Infrastruktur Jalan Sumut

Berita HariIni

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Jakarta (buseronline.com) – Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1, yang akrab disapa Ijeck, resmi dilantik di Komisi V DPR RI yang membawahi bidang infrastruktur dan perhubungan. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani di Gedung MPR/DPR, Selasa (22/10/2024).

Usai rapat, Ijeck menyatakan komitmennya untuk memajukan Sumut melalui pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan sektor pariwisata di daerahnya. “Banyak daerah di Sumut yang memiliki potensi, tetapi akses jalan yang buruk menjadi alasan orang enggan berkunjung,” tuturnya.

Ijeck menekankan pentingnya dukungan anggaran dari APBN untuk meningkatkan infrastruktur di Sumut, mengingat anggaran APBD untuk peningkatan akses jalan saat ini masih dirasa kurang memadai. “Jalan yang baik akan meningkatkan pembangunan di daerah hingga ke desa, memperbaiki aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ijeck menjelaskan bahwa akses jalan yang baik tidak hanya akan menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga mendukung pengembangan event-event sport tourism. Ia menambahkan, infrastruktur yang baik akan memudahkan pemasaran hasil pertanian, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Ijeck juga meyakini bahwa dengan pengembangan infrastruktur yang baik, Sumut bisa menjadi pusat ketahanan pangan di Indonesia, terutama mengingat kesuburan tanahnya yang telah dikenal sejak zaman kolonial. “Sumut memiliki banyak perkebunan dan sentra-sentra pertanian yang potensial. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah ini,” tutupnya.

Sebagai informasi, mitra kerja Komisi V DPR RI mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas. (R)

Berita Lainnya

Berita Terbaru