Jakarta (buseronline.com) – Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya restrukturisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini dianggap krusial untuk menyelaraskan berbagai program baru dengan visi-misi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2025 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2024).
Menurut Sri Mulyani, perubahan struktural, termasuk terbentuknya Kementerian dan Lembaga baru, menuntut adanya penyesuaian anggaran guna memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan sesuai rencana, sembari tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik.
“Dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA agar berbagai program Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan, namun tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya.
Menkeu juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai instansi, khususnya Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan-RB, untuk memastikan restrukturisasi berjalan efektif dan efisien. Dia meminta seluruh pihak meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar proses tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.
“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka, mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” pungkas Sri Mulyani.
Restrukturisasi ini dinilai penting dalam mendukung tercapainya target pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seiring dengan upaya mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat dan sejahtera. (R)