Bandung (buseronline.com) – Kementerian Pertanian menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi internasional untuk mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ditargetkan pada tahun 2025.
Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan nasional dalam lima tahun ke depan.
Dalam pertemuan Monitoring, Evaluasi, dan Rekonsiliasi Hibah Luar Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) di Bandung, Kamis, Sekretaris Ditjen PKH, Makmun, menekankan perlunya keberlanjutan dalam ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan asal hewan.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini dihadapkan pada tantangan serius, termasuk pemulihan pasca-wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit menular strategis lainnya, di tengah ancaman krisis pangan global.
“Di tahun 2025, sekitar 22,5 juta siswa akan difasilitasi untuk mendapatkan makan bergizi, di mana sekitar 60 persen dari Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan komoditas peternakan.
Ini adalah komoditas yang akan kita kembangkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ungkap Makmun.
Makmun juga mengajak para mitra dari organisasi internasional untuk memperkuat dukungan terhadap program prioritas nasional ini, terutama dalam meningkatkan standar praktik peternakan, seperti Good Farming Practice, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan produksi pakan berkualitas.
“Sinergi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama mengingat keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Ditjen PKH mendorong peningkatan produksi susu sebagai bagian dari upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan Minum Susu gratis bagi masyarakat.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan impor, dari impor bahan baku susu menjadi impor sapi perah langsung. “Kami optimistis, dalam lima tahun mendatang, Indonesia bisa mencapai surplus produksi susu,” jelas Makmun.
Perwakilan mitra pembangunan internasional juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini. Melya Gustini, perwakilan pemerintah Denmark dalam proyek Strategic Sector Cooperation (SSC), menyatakan siap memberikan dukungan penuh bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Kami akan mendukung program pemerintah Indonesia dari hulu ke hilir, mulai dari pakan hingga penjualan melalui sektor swasta,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari sejumlah organisasi internasional, termasuk Australia melalui proyek Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), pemerintah Inggris dengan Fleming Fund, serta organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Organisation for Animal Health (WOAH).
Dukungan hibah luar negeri ini diharapkan dapat selaras dengan program prioritas nasional, terutama dalam mendukung program makan bergizi dan minum susu gratis bagi masyarakat. (R)