Jakarta (buseronline.com) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Senin, yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Rakor ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran mengungkapkan beberapa isu utama yang terus berulang setiap tahun dalam kebijakan pendidikan, antara lain kebijakan zonasi, perlindungan guru, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Ia menilai kebijakan zonasi, meskipun bermanfaat, masih menghadapi berbagai tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” kata Gibran.
Selain itu, Wapres juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap guru serta perhatian lebih bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah.
“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan murid. Jangan ada lagi kekerasan, bullying, atau kriminalisasi guru,” tegasnya.
Wapres juga mendukung pengajaran coding dan matematika sejak dini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi ahli teknologi masa depan.
Ia meminta agar program strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dijalankan dengan baik demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan di Indonesia.
Beberapa topik penting yang dibahas dalam rapat ini adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK, yang diharapkan dapat memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Namun, implementasi kedua kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan distribusi guru yang belum merata di daerah-daerah.
Dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan solusi yang dibahas dapat lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. (R)